TribunTimur/
Home »

Lutim

Mau Daftar Jadi PPK, PPS dan KPPS di Luwu Timur, Ini Syaratnya

Untuk PPK dibutuhkan lima orang setiap kecamatan dan tiga orang untuk petugas PPS setiap desa.

Mau Daftar Jadi PPK, PPS dan KPPS di Luwu Timur, Ini Syaratnya
Ivan Ismar/tribunlutim.com
Sosialisasi KPU Luwu Timur di Hotel Sikumbang, Desa Mekarsari, Kecamatan Tomoni, beberapa waktu lalu 

Laporan Wartawan TribunLutim.com, Ivan Ismar

TRIBUNBUNLUTIM.COM, MALILI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel), membuka penerimaan panitia ad hoc pemilihan umum, Kamis (12/10/2017).

Panitia Ad Hoc diantaranya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

Komisioner KPU Luwu Timur Muh Ayyub mengatakan, perekrutan panitia ad hoc kini ditangani KPU sesuai PKPU nomor 12 tahun 2017.

Untuk PPK dibutuhkan lima orang setiap kecamatan dan tiga orang untuk petugas PPS setiap desa.

Baca: KPU Luwu Timur Cari Panitia Ad Hoc PPK, PPS dan KPPS

Berdasarkan PKPU nomor 12 Tahun 2017, persyaratan untuk ikut seleksi PPK, PPS dan KPPS diantaranya:

  • Warga negara Indonesia berusia paling rendah 17 tahun.
  • Calon bukan anggota Parpol yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu lima tahun tidak lagi menjadi anggota parpol yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus parpol yang bersangkutan.
  • Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS.
  • Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
  • Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
  • Calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Baca: KPU Luwu Timur Imbau Warga Segera Urus e-KTP

Adapun kelengkapan persyaratan diantaranya:

  1. Fotokopi e-KTP yang masih berlaku, fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir
  2. Calon wajib membuat surat pernyataan, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UU 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
  3. Tidak menjadi anggota Parpol paling singkat dalam jangka waktu lima tahun.
  4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
  5. Bebas dari penyalahgunaan narkotika.
  6. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan.
  7. Belum pernah menjabat dua kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS bermaterai cukup dan ditandatangani sesuai contoh pada formulir dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan komisi ini.

Baca: Sekretaris KPU Luwu Timur Dijebloskan ke Rutan Gunung Sari Makassar

Berkas kelengkapan calon dibawa ke Kantor KPU Luwu Timur yang berhadapan dengan Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) atau samping Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jl Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Malili.(*)

Penulis: Ivan Ismar
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help