TribunTimur/

Pilkada Jeneponto 2018

Pilkada, Akademisi Minta ASN Tidak Rugikan Masyarakat

Mereka yaitu, bakal calon incumben Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, Wakil Bupati Jeneponto Mulyadi Mustamu dan Sekkab

Pilkada, Akademisi Minta ASN Tidak Rugikan Masyarakat
Muslimin Emba/tribunjeneponto.com
Natsar Desi

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Hampir dipastikan tiga pucuk pimpinan di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Jeneponto bakal maju bertarung di Pilkada Jeneponto 2018.

Mereka yaitu, bakal calon incumben Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, Wakil Bupati Jeneponto Mulyadi Mustamu dan Sekkab Jeneponto Muhammad Syarif.

Dibeberapa pertemuan, ketiganya bahkan menyatakan telah memiliki calon wakil masing-masing. Iksan Iskandar menggandeng Ketua Gerindra Jeneponto Paris Yasir, Mulyadi Mustamu menggandeng Ketua DPRD Jeneponto Muh Kasmin Makkamula dan Muh Syarif menggandeng Ketua PKS Jeneponto Andi Tahal Fasnih.

Menanggapi hal itu, akademisi Jeneponto, Dr Natsar Desi yang juga dosen di STIE-STKIP Yapti Jeneponto melihat adanya potensi keberpihakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Jeneponto.

"Tentunya kondisi ini akan membawa dampak sikologi bagi ASN dikarenakan tiga pucuk pimpinan daerah kita ini akan maju bertarung, itu tidak dapat dipungkiri bahwa akan terjadi konflik kepentingan dalam melakukan pelayanan ke masyarakat," kata Natsar Desi dikonfirmasi via telepon selularnya, Jumat (06/10/2017).

Kondisi itu menurut mantan ketua Cabang HMI Makassar itu, akan berdampak terhadap kinerja pelayanan ASN kepada masyarakat.

"Contohnya ketika ada penyaluran bantuan ke masyarakat, tentu ASN yang terpapar konflik kepentingan itu akan memilah masyarakat yang dukung si A misalnya dan yang tidak kemungkinan tidak akan didaftar sebagai penerima dan itu realitis ketika ASN tidak lagi profesional," ujar Alo' sapaannya.

Dirinya pun meminta agar ASN dapat bekerja maksimal dan tetap profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara.

"Harapannya ASN kita tetap profesional sesuai dengan undang-undang ASN yang melarang untuk terlibat politik praktis dan Bupati Jeneponto sebagai pucuk pimpinan pemerintahan, harus tegas dari sekarang untuk menghimbau bawahannya agar tidak terlibat politik praktis dan menjunjung profesionalisme agar tidak merugikan masyarakat dalam pelayanan," tutur mantan calon Wakil Bupati Jeneponto itu.

Selain itu, dirinya juga meminta agar KPU Jeneponto dan Panwas Jeneponto kelak memasuki tahapan pilkada untuk tegas menindak ASN nakal.

"Pokoknya KPU dan Panwas untuk pilkada ini harus bekerja ekstra dalam pengawasan dan penindakan terhadap ASN karena pemilihan bakal melibatkan tiga pimpinan tertinggi pemerintahan kita," tegas Alo'

Sekedar diketahui, ketiga pasangan bakal calon itu memperebutkan 40 kursi di DPRD Jeneponto.

Masing-masing, Golkar empat kursi, PAN empat kursi, Demokrat empat kursi, Nasdem empat kursi, Gerindra empat kursi, Hanura empat kursi, PKB tiga kursi, PKPI tiga kursi, PPP dua kursi, PKS tiga kursi, PBB dua kursi, PDIP dua kursi.

Penulis: Muslimin Emba
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help