TribunTimur/

Dokter Mogok, Kadis Kesehatan: Saya Tak Tahu Obat Kurang

Ia mengungkapkan, memang sebelumnya sudah dilakukan tender pengadaan obar-obatan, namun terder tersebut telah gagal.

Dokter Mogok, Kadis Kesehatan: Saya Tak Tahu Obat Kurang
nurhadi/tribunsulbar.com
Kepala Dinas Kesehatan Sulbar dr. Ahmad Azis 

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Kepala Dinas Kesehatan Sulbar dr. Ahmad Azis, angkat bicara setelah mendengar para dokter spesialis dan dokter umum di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulbar akan melakukan mogok kerja.

Mogok disebabkan kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pihak Pemerintah Provinsi Sulbar, utamanya obat-obatan dan Bahan Habis Pakai (BHP) penunjang yang tidak optimal.

Mereka menilai dengan keadaan tersebut kondisi RSUD milik pemerintah Provinsi Sulbar itu, tidak standar dan menimbulkan beresiko untuk pasien dan para tenaga medis yang ada di rumah sakit itu.

Mendengar hal tersebut dr. Ahmad Azis, langsung menganyambangi ruangan kerja Direktur RSUD Provinsi Sulbar, dr. Andi Munasir yang terletak di Jl. Marthadinata, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Jumat (6/10/2017).

"Saya kesini karena sudah ditelpon Gubernur, saya langsung diperintahkan kesini untuk mengindentifikasi persoalan ini, karena kehabisan stok obat utamanya kebutuhan anastesi," kata Ahmad Azis, usai melakukan pertemuan dengan Direktur rumah sakit.

Ia mengungkapkan, memang sebelumnya sudah dilakukan tender pengadaan obar-obatan, namun terder tersebut telah gagal.

"Saya sudah bicara dengan Direktur RSUD, untuk melakukan pertemuan dengan Komite Medik dan para dokter lainnya, untuk mengambalikan pelayanan, adapun kekurangan obat saya kira itu akan ada cara yang akan dilakukan Direktur, karena sudah meminta pengantar dari inspektorat untuk melakukan penununjukan langsung pengadaan obat," ujarnya menambahkan.

Ia menambahkan, sebelumnya ia tidak pernah mengetahui adanya kekurangan obat-obatan dirumah sakit tersebut, sehingga menurutnya seharusnya hal itu dibicarakan terlebih dahulu sebelum para dokter mengeluarkan pernyataan mogok kerja.

"Inilah fungsi dari komite medik, untuk melihat dimana kendalan lalu dikomunikasikan dan bukan malah mengeluarkan pernyataan untuk melakukan mogok kerja," jelasnya.

Dia berharap, kedepannya hal tersebut tidak terulang kembali, oleh ia meminta RSUD Provinsi Sulbar dijadikan status UPTD, sehingga bila ada kekurangan obat-obatan seperti ini pihak RSUD tidak lagi mesti melakukan koordinasi dengan Pemprov dalam hal pengadaan obat.

"Saya kira kalau persoalan permintaan tidak mungkinlan hari ini dapat kita penuhi semua, tapi kalau secara bertahap saya kira ini bisa, dan adapun yang tidak terpenuhi mungkin akan ada cara direktur, apakah ibu melakukan peminjaman ke apotik atau cara lainnya, yang penting intinya bagaimana ini bisa jalan pelayanan," tuturnya.

"Sekarang yang akan kita lakukan adalah tindak lanjut dengan melakukan pertemuan dengan, yang pasti harapan pemerintah pelayanan dinisi akan tetap berjalan karena ini layanan sosial dasar yang dibuthkan masyarakat. mengenai soal BLU itu masih dalam tahapan pembahasan karena masih butuh dimaksimalkan, sehingga pengelolaan betul-betul dapat terstruktur," tutupnya.

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help