TribunTimur/
Home »

Opini

opini

Pilkada dan Kepalsuan Berdemokrasi

Di Sulsel, pilkada tampak sebagai agenda elite politik. Kita kering argumentasi menyebutnya sebagai agenda publik.

Pilkada dan Kepalsuan Berdemokrasi
dok. tribun
Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi & Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel

Oleh: Abdul Karim
Direktur Eksekutif LAPAR Sulsel

TAHAPAN pilkada serentak 2018 dalam beberapa pekan terakhir kita simak telah berjalan. KPU Sulsel dan Bawaslu Sulsel mulai bekerja untuk itu. Terutama sosialisasi, gencar dilaksanakan di ruang-ruang publik.

Sementara jauh sebelum itu, kita saksikan sejumlah aktor politik gencar pula di lapangan.

Tentu kita semua setuju pilkada serentak ini adalah sebuah upaya demokratis dalam rekruitmen kepemimpinan dilevel lokal. Ia juga merupakan kiat untuk menjamin berlangsungnya sirkulasi kekuasaan diaras lokal secara demokratis.

Yang tak kalah pentingnya, pilkada adalah rangkaian cara konstitusional bagi masyarakat untuk mencari pemimpin berkualitas, dalam arti memiliki mutu integritas dan moralitas yang layak, dan memiliki mutu kompetensi SDM yang pantas.

Dengan demikian, pilkada adalah agenda masyarakat, panggung bagi masyarakat. Masyarakat adalah pemilik panggung itu. Mereka boleh saja mementaskan berbagai hal tentang pilkada diatas panggung itu sepanjang relevan dengan konstitusi.

Dengan kata lain, otoritas masyarakat dalam pilkada tidaklah kerdil. Soalnya kemudian, apakah pilkada kini seperti itu?

Di Sulsel, pilkada tampak sebagai agenda elite politik. Kita kering argumentasi menyebutnya sebagai agenda publik.

Durasi pilkada yang demikian panjangnya, justeru dimonopoli oleh elit. Otoritas masyarakat hanya sehari saja, saat pemungutan suara.

Pilkada telah diringkus oleh elit, diapresiasi dengan rupa-rupa, namun sempit ruang bagi masyarakat. 

Laksana pasar, pilkada sepi pembeli, namun ramai penjual dengan riuh-rendah masing-masing.

Halaman
1234
Editor: Jumadi Mappanganro
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help