Jasa Konstruksi Rawan Kriminalisasi, Kopel: Penegak Hukum Harus Paham UU

enter Information Public (CIP) Sulsel menilai sektor jasa konstruksi rentan mendapat ancaman kriminalisasi

Jasa Konstruksi Rawan Kriminalisasi, Kopel: Penegak Hukum Harus Paham UU
saldy
Wakil Direktur Kopel Indonesia, Herman 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Center Information Public (CIP) Sulsel menilai sektor jasa konstruksi rentan mendapat ancaman kriminalisasi, sehingga kerap berpengaruh pada pelaksanaan proyek pembangunan terutama yang menggunakan skema tender.

Alhasil, laju pembangunan di Tanah Air cenderung tertahan. Realisasi pembangunan tidak sesuai harapan.

Direktur CIP Sulsel, Zulfiadi Muis melalui pesan WhatsApp belum lama ini menilai, jasa konstruksi merupakan sektor berklasifikasi padat karya maupun padat modal yang membutuhkan pola pengawasan konstruktif dan tidak beriorientasi pada penyelesaian secara pidana.

Baca: Gol Pisang Ijo Pavel Layakkah Jadi Terbaik?, Ini 4 Nominasi Gol Terbaik Liga 1 Pekan ke-27

"Aparat penegak hukum memang memiliki kewenangan, tetapi menempatkannya secara proporsional. Terutama pada sektor jasa konstruksi yang membutuhkan jaminan hukum hingga proyek rampung secara keseluruhan," kata Zulfiadi.

Menurut dia, UU Jasa Konstruksi yang diberlakukan efektif pada awal tahun ini juga dengan tegas menyebutkan instansi hukum meliputi kepolisian maupun kejaksaan tidak bisa serta merta melakukan penyelidikan jika terjadi kegagalan konstruksi dengan dalih dugaan korupsi.

"Nah, seluruh pihak termasuk instansi penegak hukum di Tanah Air mesti memahami secara komprehensif perihal beleid pemerintah UU No 2/2017 tentang Jasa Konstruksi," katanya.

Wakil Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Herman menambahkan, aparat penegak hukum harus menjadikan UU No.2/2017 sebagai acuan dalam proses penyelidikan dugaan korupsi pada proyek infrastruktur.

"Karena itu adalah undang-undang, maka penegak hukum harus melaksanakan, menjadikan salah satu acuan dalam proses penyelidikan perkara korupsi di sektor konstruksi," kata Herman.

Salah satu poin penting adalah aparat kepolisian atau kejaksaan tidak bisa langsung melakukan penyelidikan terkait kegagalan konstruksi dalam sebuah proyek, jika tidak ada terlebih dahulu temuan ahli dan indikasi dugaan korupsi.

"Aparat Tidak bisa serta merta melakukan penyelidikan bahkan menjadikan orang tersangka. Kecuali semua syarat dalam UU Jasa Konstruksi itu terpenuhi," ujarnya. (*)

Penulis: Muhammad Fadly Ali
Editor: Ardy Muchlis
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help