TribunTimur/
Home »

Opini

OPINI: Pemimpin di Tengah Ketimpangan

Semoga wilayah ini mendapatkan pemimpin yang tidak hanya gandrung pada jargon-jargon pembangunan, dan bukannya visi yang tegas dan terukur.

OPINI: Pemimpin di Tengah Ketimpangan
dok.tribun
Opini AM Sallatu di Tribun Timur cetak edisi Rabu (27/9/2017) halaman 18 
AM Sallatu
AM Sallatu (dok.tribun)

AM Sallatu
Pengamat Sosial Pemerintahan/Koordinator Jaringan Peneliti Kawasn Timur Indonesia (JiKTI)

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ungkapan provokatif dan mungkin juga naïf adalah bahwa realitas ketimpangan di Sulsel bisa menjadi “bom waktu”. Tetapi apakah ungkapan tersebut tidak berdasar? Mungkin lebih arif untuk mencermati istilah bom waktu yang bisa meledak di wilayah ini. Di kalangan para ahli dan pengamat, realitas ketimpangan biasanya dipilah menjadi tiga dimensi. Ketiga dimensi ini pada dasarnya berdiri sendiri, tetapi dalam berbagai hal terkait antara satu dengan lainnya. Persoalannya menjadi pelik saat ketiganya terakumulasi dalam menimbulkan dampak negatifnya, yang bahkan bisa merusak yang telah baik sebelumnya sekalipun.

Yaitu pertama, ketimpangan pendapatan di antara kelompok masyarakat. Hal ini tercermin pada tingkat kesejahteraan ekonomi yang sangat kontras antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Realitas seperti ini tentunya saja memupuk kecemburuan social. Terutama akan diekspresikan oleh kelompok masyarakat yang kurang beruntung dalam kehidupannya, dan yang memang tergolong perih. Dampaknya, terjadi disharmoni dalam kehidupan masyarakat. Tensi sosial akan cepat sekali berkembang, amuk kelompok masyarakat mudah sekali terpicu.

Kedua, ketimpangan antarsektor kehidupan ekonomi dalam masyarakat. Sumber-sumber kehidupan ekonomi dalam masyarakat dirasakan tidak atau kurang adil. Sektor pertanian yang menghasilkan kebutuhan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat, oleh bahagian terbesar pelakunya dirasakan sebagai kurang menjamin kelangsungan hidupnya untuk bisa sejahtera. Akibatnya menjadi sektor kehidupan yang kurang menarik dan mulai ditinggalkan. Hasil sensus pertanian 2013 secara luas mengungkapkan hal ini. Sektor industri yang menjanjikan tingkat pendapatan yang lebih baik dan mampu memperluas kesempatan kerja, ternyata belum mampu mewujud. Apalagi nyaris tidak memiliki kaitan signifikan dengan sektor pertanian di wilayah ini.

Demikian pula sektor perdagangan, disamping kurang terkait dengan produksi sektor industri lokal yang ada, juga lebih mengerucut pada subsektor perdagangan besar yang dikuasai oleh hanya sebahagian kecil masyarakat. Hanya menyisakan subsektor perdagangan kecil dan informal sekedar untuk dapat menyambung hidup. Oleh sebahagian mereka sekedar menjadi katup pengaman bagi kehidupannya.

Ketimpangan antarsektor kehidupan ekonomi, bahkan dalam suatu sektor kehidupan ekonomi, disamping menciptakan kepincangan dalam perekonomian, juga memungkinkan terjadinya eksploitasi antar pelaku ekonomi di tengah masyarakat. Apalagi dengan semakin berperannya sektor finansial, yang memungkinkan akumulasi modal pada kelompok masyarakat tertentu. Semua ini menciptakan tidak bisanya terintegrasi kehidupan ekonomi dalam masyarakat luas di wilayah ini.

Ketiga, ketimpangan antardaerah yang sangat besar. Ada daerah yang skala perekonomiannya sudah mencakup sepertiga dari skala perekonomian Sulsel. Namun di sisi lain, masih ada beberapa daerah yang skala perekonomiannya kurang dari dua persen dibandingkan skala perekonomian Sulsel. Realitas ini semakin mendorong memusatnya marjin-marjin ekonomi pada daerah yang memang sudah besar skala perekonomiannya. Arus pergerakan manusia dalam wilayah Sulsel pun demikian, menyebabkan daerah yang maju semakin tidak terdukung oleh kondisi fisik wilayah. Sedangkan daerah yang tertinggal menjadi semakin tidak menarik secara ekonomis. Daerah yang maju semakin berpotensi untuk berkembang, dan daerah lainnya menjadi semakin inferior. Wajah wilayah sebagai suatu kesatuan menjadi tidak elegan.

Ketimpangan-ketimpangan di atas, memang sebahagian disebabkan oleh sumberdaya alam dan manusia, sehingga dikatakan memiliki sifat alamiah. Tetapi sebahagian lagi adalah pengaruh implementasi kebijakan, terutama pada skala provinsi yang sepatutnya mampu merekatkan perkembangan yang terjadi baik dari sisi pendapatan masyarakat, secara sektoral maupun antar daerah. Inilah peran dan kedudukan penting visi kepemimpinan seorang pemimpin.

Tidak lama lagi, wilayah ini akan memiliki seorang pemimpin hasil Pilgub yang akan datang. Seorang pemimpin yang mewarisi ketimpangan, disamping perkembangan pesat yang telah diukir oleh daerah ini. Perkembangan pesat yang bahkan sudah dijadikan bench mark rezim pemerintahan di tingkat pusat dewasa ini. Tetapi suka atau tidak suka, pemimpin Sulsel yad akan berada di tengah-tengah ketimpangan, sambil mempertahankan momentum perkembangan yang ada.

Semoga wilayah ini mendapatkan pemimpin yang tidak hanya gandrung pada jargon-jargon pembangunan, dan bukannya visi yang tegas dan terukur. Realitas ketimpangan yang ada menjadi pencerminan martabat kehidupan masyarakat Sulsel secara keseluruhan. Apalagi sudah terbaca luas bahwa biaya politik dan demokrasi yang demikian mahal di wilayah ini. Di mana salah satu faktornya karena kedaulatan rakyat sudah berada pula dalam hitung-hitungan moneter ataupun materi. Pemimpin yang dilahirkan menjadi tidak penting memiliki kehendak dan kesungguhan atau tidak, untuk menanggulangi ketimpangan.

Oleh karena itu bila ingin dipertegas, jangan berani menjadi pemimpin di wilayah ini bila tidak memiliki strategi dan agenda aksi yang sistematik dan terukur dalam penanggulangan ketimpangan yang berbagai dimensi itu. Masyarakat luas di wilayah patut dicerdaskan untuk senantiasa menelaah pemimpin yang akan datang. Untuk itu, nampaknya media sosial perlu mengambil peran yang lebih konkrit dalam mengawal pencapaian kinerja penanggulangan ketimpangan yang ada.

Esensi ketimpangan yang semakin meluas dan berkembang harus mampu ditekan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya. Harus ada kepedulian terhadap bom waktu yang mungkin akan ditimbulkannya. Di sini tidak boleh berlaku prinsip ‘eja tompi seng na doang’. Karena itu hanya akan berarti wilayah ini akan memiliki pemimpin berkualifikasi ‘doang’.
Sudah segenting itukah permasalahan ketimpangan yang melekat pada kehidupan masyarakat di wilayah ini? Kalau pun mungkin ada jawaban bahwa tidak atau belum, tapi adalah bijak untuk menggunakan esensi dalam strategi perang. Yaitu, memperhitungkan kondisi dan keadaan yang paling jelek. Oleh karena lebih baik siap dan mempersiapkan diri di kala kondisi dan keadaan yang terjelek itu hadir dalam realitas.

Sulitkah menanggulangi dan memerangi ketimpangan? Sebenarnya tidak juga. Yang diperlukan hanyalah kesungguhan dan kesabaran. Oleh karena memang berbeda dengan perkembangan dan kemajuan pesat, banyak pihak yang ingin terlibat dan mampu memperlihatkan hasilnya secara cepat. Ketimpangan, pada esensi dasarnya dapat dikatakan sepenuhnya harus kembali pada pemimpin. Pemimpin yang mampu melihat bagaimana manusia sebagai obyek dan sekaligus subyek bagi pembangunan. Lokus utama manusia dalam hal ini adalah mereka yang ada di akar rumput. Mereka yang merupakan kelompok tidak beruntung pada lapisan terbawa, yang justru jumlahnya paling besar.

Akhirnya, hanya ada asa akan datang pemimpin yang memahami bahwa ada warisan ketimpangan yang menuntut kesungguhan untuk ditanggulangi. Biarlah waktu yang akan membuktikan bahwa bukan hanya kepedulian yang dibutuhkan dari pemimpin yang akan datang. Melainkan upaya yang sungguh-sungguh untuk memerangi ketimpangan di wilayah ini.(*)

Editor: AS Kambie
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help