Pengembang Indonesia Deklarasi di Makassar, Ini Tujuannya

Deklarasi dan Pelantikan Pengurus PI Sulsel dihelat di Sahid Jaya Hotel Jl Dr Sam Ratulangi Makassar

Pengembang Indonesia Deklarasi di Makassar, Ini Tujuannya
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD FADLY ALI
Deklarasi dan Pelantikan Pengurus Pengembang Indonesia (PI) dihelat di Sahid Jaya Hotel Jl Dr Sam Ratulangi Makassar, Sabtu (23/9/2017) 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Setelah Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan, dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), dan sejumlah organisasi pengembang lainnya, kini muncul organisasi baru bernama Pengembang Indonesia (PI) hadir di Sulsel.

Deklarasi dan Pelantikan Pengurus PI Sulsel dihelat di Sahid Jaya Hotel Jl Dr Sam Ratulangi Makassar, Sabtu (23/9/2017).

Hadir Ketua Umum PI Barkah Hidayah, Sekretaris Jenderal PI Mohammad Hidayat, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKP2) Sulsel, Andi Bakti Haruni, Regional Office Head BTN Kantor Wilayah IV Achmad Chaerul, Wakil Pemimpin BRI Wilayah Makassar I Made Antara Jaya, dan lainnya.

Barkah Hidayah mengatakan, para anggota PI menggagas perkuatan komitmen bersama dalam penyediaan perumahan, permukiman dan jenis properti lainnya, terutama rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Gagasan ini berkembang untuk mengisi kekosongan peran dari organisasi perusahaan pengembang yang ada," ujarnya.

Dia berharap, PI dapat mendukung kepentingan pembangunan infrastruktur dan permukiman yang ramah lingkungan secara nasional.

Lebih lanjut, Barkah juga berharap perumahan untuk MBR bisa tersedia tanpa adanya kepentingan pihak-pihak tertentu.

Selama ini ada keberpihakan yang tidak seimbang di salah satu sisi peran organisasi pengembang yang berorientasi pada permukiman elite dan di sisi lain adanya organisasi pengembang yang berperan di wilayah permukiman MBR.

"Maka kehadiran PI menjadi penting sebagai poros yang mengakomodasi keduanya," imbuhnya.

Organisasi ini telah dikukuhkan melalui Surat Keterangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) pada tanggal 23 Januari 2017 dengan nomor AHU-0000636.AH.01.07 Tahun 2017.

Dalam perkembangan terakhir perjalanan lima bulan telah terbentuk 26 pimpinan pengurus di tingkat provinsi se-Indonesia.

Mohammad Hidayat ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal serta Siswoko Sumadi sebagai Bendahara Umum. Jumlah anggotanya kini sudah lebih dari 300 perusahaan. (*)

Penulis: Muhammad Fadly Ali
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved