TribunTimur/

VIDEO ON DEMAND

VIDEO: Ini Kata Kepala Bappeda Sulbar Usai Kantornya Digeledah Kejati

Penggeledahan tersebut terkait tindak lanjut penanganan dugaan adanya korupsi atau penyimpangan APBD Sulbar tahun 2016.

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulselbar, melakukan penggeledahan di kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulbar, di Jl Abd Malik Pattana Endang, Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Jumat (15/9/2017).

Pantauan TribunSulbar.com, sedikitnya empat orang penyidik melakukan penggeledahan terhadap sejumlah berkas yang ada di Kantor Bappeda.

Penggeledahan tersebut terkait tindak lanjut penanganan dugaan adanya korupsi atau penyimpangan APBD Sulbar tahun 2016 dilingkup pemerintah Provinsi Sulbar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin saat dikonfirmasi via WhatsApp mengatakan, para penyidik akan mencari sejumlah berkas seperti dokumen pembahasan KUA PPAS, sejumlah surat keputusan, dan dokumen hasil Musrembang tahun anggaran 2015-2016.

Sementara itu, Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana, mengatakan penggeledahan dilaksanakan secara tiba-tiba oleh penyidik Kejati Sulselbar berdasarkan surat perintah.

Menurutnya, para penyidik tersebut menyita sejumlah berkas atau dokumen yang ada di kantor Bappeda Sulbar untuk dijadikan data pendukung dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi berjamaah tersebut.

"Ini terkait dengan pemeriksaan dugaan korupsi APBD 2016. Mereka memeriksa sejumlah dokumen-dokumen perencanaan yang masih dibutuhkan dalam proses pemeriksaan, seperti APBD 2016 dan dokumen pembahasan APBD perubahan 2016 untuk dijadikan data pendukung," kata Junda didepan sejumlah wartawan, usai kantornya digeledah.

Junda menyebutkan, penyidik Kejati telah membawa lima bundel dokumen-dokumen perencanaan, APBD 2016, dan dokumen pembahasan APBD perubahan 2016. "Itu sah-sah saja kalau dibawa karena itu untuk publik," ujarnya.

Sebelumnya, Kejati telah memeriksa puluhan pejabat Sulbar untuk kepentingan proses penyelidikan atas kasus dugaan korupsi tersebut.(*)

Penulis: Nurhadi
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help