TribunTimur/

Ombudsman Curiga Seleksi CPNS Kemenkumham di Sulbar

Tujuh poin tersebut yang pertama, tidak adanya patokan tinggi badan yang diperlihatkan oleh panitia seleksi sebelum para peserta

Ombudsman Curiga Seleksi CPNS Kemenkumham di Sulbar
nurhadi/tribunsulbar.com
Suasana seleksi antri seleksi tinggi badan dan verifikasi berkas asli CPNS Kemenkumhan Sulbar 

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Ombudsman Sulbar menilai ada yang tidak beres dalam proses seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), yang dilakukan oleh panitia seleksi lokal di Kemenkumham Sulbar.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar Lukman Umar, saat ditemui di ruangan kerjanya, Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulbar, Selasa(12/9/2017).

Lukman menyebutkan, berdasarkan pantuannya terdapat tujuh poin catatan terkait prosedural penerimaan CPNS di Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar yang dinilai tidak beres atau tidak sesuai dengan prisip transparasi.

Tujuh poin tersebut yang pertama, tidak adanya patokan tinggi badan yang diperlihatkan oleh panitia seleksi sebelum para peserta mengikuti tes di tempat pengukuran tinggi badan.

"Misalnya, tinggi itu diukur dari mana, apakah ujung rambut atau kepala itu tidak jelas sehingga ada beberapa yang peserta yang selesai diukur tingginya, itu direkomendasikan oleh anggota kami untuk diukur kembali,"kata Lukman kepada TribunSulbar.com.

"Yang kedua, antrian yang tidak tertib sehingga mengganggu peserta lain yang melakukan verifikasi berkas dan pengukuran tinggi badan. Kemudian formulir yang diisi sendiri para peserta banyak yang tercoret atau kotor, dan tidak dihiraukan oleh panitia," ujar Lukman menambahkan.

Lukman juga menyebutkan, kurang informasi yang diterima oleh para pelamar CPNS dan tidak adanya pendokumentasian bagi peserta yang tidak lulus tes tinggi badan dan pelamar yang tidak memenuhi standar tinggi badan yang dilakukan oleh panitia.

"Panitia juga terkesan amburadul, banyak panitia yang bertugas tidak sesuai dengan jobnya,dan tidak adanya tempat khusus perempuan yang disediakan untuk pengukuran tinggi badan, sehingga kami menilai panitia seleksi lokal ini kurang siap melaksanakan proses seleksi," ucap Lukman.

Catatan yang tidak temukan oleh Ombusman Sulbar, banyak perserta yang tidak lulus tinggi badan, namun panitia pelaksana tetap melanjutkan tahapan verifikasi berkas. Sementara dalam pedoman lelaksanaan seleksi kata Lukman, jika ada peserta yang dinyatakan tidak memenihi syarat tinggi badan maka dinyatakan tidak lulus dan diberikan lembaran kekosongan ceklis tinggi badan.

"Kemudian lembaran penolakannya, itu harus didokumentasikan oleh panitia dan tidak ada proses lanjut, tapi kenyataannya banyak peserta yang tidak memenuhi syarat tinggi badan, tetap diarahkan masuk keruangan verifikasi dokumen asli, sehingga orang bisa saja berpikir ini bisa dimainkan atau dimanipulasi ukuran tinggi badan," pungkas Lukman.

Atas catatan tersebut, sedikitnya sepuluh peserta yang ditemukan oleh Ombudsman Sulbar, direkomendasikan untuk dilakukan tes ulang pengukuran tinggi badan dan al hasil para peserta tersebut dinyatakan tidak lulus oleh panitia.

"Pada prinsipnya, kalau perserta sudah tidak lulus pengukurang tinggi badan, tidak usah lagi diproses atau dilanjutkan ruangan verifikasi berkas karena itu sudah tentu tidak lulus," tutur Lukman.

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help