TribunTimur/

Korupsi Penjualan Lahan Negara, Ini Pengakuan Bupati Takalar di Persidangan

Kehadiran Burhanuddin untuk memberikan kesaksian atas tiga terdakwa korupsi penjualan lahan negara di Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang.

Korupsi Penjualan Lahan Negara, Ini Pengakuan Bupati Takalar di Persidangan
hasan/tribuntimur.com
Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Selasa (12/9/2017). 

Laporan wartawan TribunTimur.com, Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Bupati Takalar, Burhanuddin Baharuddin dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Selasa (12/9/2017).

Kehadiran Burhanuddin untuk memberikan kesaksian atas tiga terdakwa korupsi penjualan lahan negara di Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.

Ketiga terdakwa itu masing masing Camat Mangarabombang M Noer Utary, Kepala Desa Laikang, Sila Laidi dan Sekretaris Desa, Risno Siswanto

Burhanuddin dalam persidangan membenarkan telah mengeluarkan izin prinsip kepada kepada PT Karya Insan Cirebon untuk zona industri berat tertanggal 15 Oktober 2015 di lokasi Desa Laikang dan Desa Punaga.

Baca: Warga Akui Lahan di Laikang Takalar Milik Negara

Izin itu dikeluarkan atas permohonan dari PT Karya sebanyak dua kali untuk meminta kepada Pemerintah setempat menyiapkan lahan. Permohonan pertama pada 2014 dan kedua Agustus 2015.

"Saya menandatangi izin prinsip karena sudah sesuai prosedur. Secara tekni saya sudah tanyakan kepada Camat , Sekda serta pihak lainya dan mereka menyampaikan tidak ada masalah dalam lahan itu," kata Bur di hadapan majelis hakim.

Bur juga mengaku sebelum menandatangani izin prinsip itu, pihaknya sudah dua kali melakukan ekspose atau persentase seputar rencana untuk kawasan Industri berat oleh PT Karya Insan Cirebos.

Espose pertama dilaksanakan di Mangarabombang dan kedua diadakan di Hotel Clarion yang dihadiri langsung Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Pemprov.

Baca: Bupati Takalar Bersaksi Dalam Kasus Korupsi Penjualan Lahan Negara

Kemudian Bappeda, Dinas PU, Dinas Pendapatan Daerah, Pendudikan , BKD dan beberapa SKPD lainya. "Saat ekspose tidak ada yang protes dan permasalahkan lahan itu," ujar Bupati.

Dia mengaku tidak ada pihaknya pun yang menyampaikan kepada dirinya jika lahan lahan untuk kawasan Industri itu merupakam lahan pencadangan tanah untuk pembangunan kawasan pemukiman transmigrasi sesuai dengan Surat Keputusn (SK) Gubernur nomor 1431/V/tahun 1999.

"Saya tidak tahu itu kawasan transmigrasi. Tidak laporan . Bahkan waktu kita kita ekspose ada Dinas Peridustrian Provinsi hadir," ujarnya.(san)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help