TribunTimur/

Direktur LP3D Minta Pemkab Tunda Pencairan Gaji 'Baru' Anggota DPRD Jeneponto

Menurutnya, hal itu DRPD Jeneponto tidak sesuai dengan rencana kenaikan gaji dan tunjangan 40 anggota DPRD Jeneponto

Direktur LP3D Minta Pemkab Tunda Pencairan Gaji 'Baru' Anggota DPRD Jeneponto
Muslimin Emba/tribunjeneponto.com
Direktur Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Potensi Daerah (LP3D) Jeneponto, Budiman Tompo 

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Direktur Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Potensi Daerah (LP3D) Jeneponto, Budiman Tompo menyoroti kinerja anggota DPRD Jeneponto yang baru memproduksi dua Peraturan Daerah (Perda).

"Harusnya hingga bulan (September) ini, DPRD telah menyelesaikan 50 persen atau separuh dari target Perda yang dihasilkan sebab ini sudah hampir penghujung tahun, masa baru dua Perda inisiatif yang dihasilkan," kata Budiman Tompo ditemui di Warkop Liwang, Jl Pahlwan, Kecamatan Binamu, Selasa (12/09/2017) siang.

Menurutnya, hal itu DRPD Jeneponto tidak sesuai dengan rencana kenaikan gaji dan tunjangan 40 anggota DPRD Jeneponto yang hampir tiga kali lipat.

"Jadi kalau menurut saya, pemerintah harus menahan pencairan gaji yang baru itu sebelum Perda yang ditargetkan rampung, minimal 50 persen dari target yang ada," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Legeslasi DPRD Jeneponto Andi Mappatunru yang dikonfirmasi mengaku masih mengutang delapan Perda inisiatif.

"Sesuai hasil Prolegnas kita dengan pemerintah, disepakati 21 Perda yaitu 10 Perda inisiatif DPRD Jeneponto dan 11 Perda usulan Pemda, jadi kalau Perda inisatif itu kita tinggal menyelesaikan yang delapan dan pasti rampung tahun ini, kalau yang Pemerintah itu tergantung mereka ke kita seperti apa," ujarnya.

Keniakan gaji dan tunjangan 40 anggota DPRD Jeneponto diperkiran cair Okteber bulan depan, mencapai Rp 29,7 juta per bulan, yang sebelumnya berkisara antara Rp 9 juta hingga Rp 12 juta per bulan.

Penulis: Muslimin Emba
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help