TribunTimur/

Pilkada Sidrap 2018

Balon Bupati Sidrap Diminta Sering Konsultasi ke KPU, Ini Alasannya

Sebaran bukti dukungan tersebut harus menyebar minimal 50 persen dari 11 kecamatan yang ada di Sidrap.

Balon Bupati Sidrap Diminta Sering Konsultasi ke KPU, Ini Alasannya
amiruddin/tribunsidrap.com
Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidrap Alimuddin Baharuddin 

Laporan Wartawan TribunSidrap.com, Amiruddin

TRIBUNSIDRAP.COM, MARITENGNGAE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sidrap telah menetapkan syarat dukungan bagi Bakal Calon (Balon) Bupati jalur perseorangan di Pilkada 2018.

Persyaratan yang ditetapkan KPU Sidrap, yakni Balon bupati harus memiliki 22.491 e-KTP, sebagai bukti dukungan.

Komisioner KPU Sidrap Alimuddin Baharuddin mengatakan, sebaran bukti dukungan tersebut harus menyebar minimal 50 persen dari 11 kecamatan yang ada di Sidrap.

"Sebaran bukti dukungan tidak boleh terpusat, tetapi harus mengakomodir minimal enam kecamatan," kata Alimuddin Baharuddin, Selasa (12/9/2017).

Baca: Sidrap Butuh 33 Panwascam, Pendaftar Sudah Sebanyak Ini

Alimuddin Baharuddin menambahkan, Balon bupati perseorangan juga wajib menyerahkan bukti dukungannya, dalam bentuk soft dan hard copy, sesuai format yang ditetapkan KPU.

"Banyak perbedaan dengan persyaratan jalur independen pada tahun sebelumnya. Makanya Balon bupati harus sering berkonsultasi dengan KPU," katanya.

Ketua KPU Sidrap Dahlia mengatakan, pihaknya selalu terbuka memberikan konsultasi kepada Balon Bupati Sidrap.

"Kami selalu siap memberikan konsultasi, baik balon perseorangan maupun lewat partai politik," tuturnya.

Rencananya, Pilkada Sidrap bakal dihelat pada Juni 2018.(*)

Penulis: Amiruddin
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help