TribunTimur/

Pemkab Abaikan Perda Peningkatan PAD, Segini Kerugian Daerah Menurut Ketua Baleg DPRD Jeneponto

Ketua Baleg DPRD Jeneponto itu merinci total kerugian akibat tidak diterapkannya tiga Perda itu.

Pemkab Abaikan Perda Peningkatan PAD, Segini Kerugian Daerah Menurut Ketua Baleg DPRD Jeneponto
muslimin/tribunjeneponto.com
Ketua Baleg DPRD Jeneponto, Andi Mappatunru. 

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Legislator PKB Jeneponto Andi Mapatunru menilai penerapan Peraturan Daerah (Perda) yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak maksimal.

Hal itulah yang menjadi kebocoran PAD tahun 2017.

"Tahun lalu, kita sudah lahirkan tiga Perda untuk peningkatan PAD tapi itu tidak dijalankan oleh pemerintah daerah dalam hal ini bagian hukum," kata Mappatunru ditemui di Kantor DPRD Jeneponto Jl Pahlwan, Kecamatan Binamu, Senin (11/09/2017) siang.

Ketiga Perda itu adalah Perda Tentang Menara Telkomunikasi, Perda Tentang Corporation Social Responsibility (CSR) dan Perda Tentang Tenaga Kerja Asing.

Baca: Dari Gajinya, Anggota DPRD Jeneponto Bisa Beli Kuda 3 Ekor Setiap Bulan

"Kalau itu dijalankan, yakin PAD kita akan meningkat, sebab dalam aturan, CSR perusahaan itu dua persen dari total keuntungan harus kita peroleh, begitu juga pekerja asing, tower-tower banyak yang kita tidak punguti, padahal keuntungan per satu tower bisa sampai Rp 250 juta" ujar Mapatunru.

Ketua Baleg DPRD Jeneponto itu merinci total kerugian akibat tidak diterapkannya tiga Perda itu.

"Target kita itu Rp 100 milliar per tahunnya, sementara penyerapan hanya Rp 77 milliar akibat Perda tentang PAD yang tidak dijalankan, berarti kita merugi sekitar Rp 23 miliiar," tuturnya.

Selain itu, pembuatan satu Perda juga memakan biaya yang cukup banyak, yaitu Rp 100 juta per Perda.(*)

Penulis: Muslimin Emba
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help