TribunTimur/

Mencuat Wacana Pembekuan KPK, Ini Sikap Pankas FH Unhas

Keberadaan KPK masih sangat dibutuhkan sebagai penegak hukum dalam rangka memberantas korupsi sebagai salah satu extra ordinary crime

Mencuat Wacana Pembekuan KPK, Ini Sikap Pankas FH Unhas
handover
Dr Muh Hasrul SH MH 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pankas) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH Unhas) Dr Muh Hasrul SH MH menilai, wacana pembekuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Komisi III DPR RI adalah bentuk pengkhianatan.

“Juga pengingkaran mandat dari rakyat kepada DPR RI. Sebab rakyat sangat menginginkan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini terus berlanjut bahkan harus semakin massif,” tulis Hasrul melalui rilisnya via whatsApp, Senin (11/9/2017) malam.

Menurutnya, justeru DPR harusnya memberikan energi ke KPK dan penegak hukum lainnya agar korupsi bisa dikikis habis. Bukan malah hendak membekukan KPK.

“Pankas menganggap ini adalah upaya serangan balik dari para pihak yang tidak senang dengan gencarnya upaya penindakan yang dilakukan KPK selama ini,” tegas Hasrul yang juga dosen FH Unhas.

Hasru berpendapat, keberadaan KPK masih sangat dibutuhkan sebagai penegak hukum dalam rangka memberantas korupsi sebagai salah satu extra ordinary crime.

Karenanya justeru juga dibutuhkan cara-cara yang luar biasa dalam menanganinya.

Pankas juga menganggap bahwa upaya yang dilakukan Pansus Komisi III adalah ilegal karena ‘salah alamat’.

Harusnya pansus bukan untuk yudikatif tapi eksekutif. Karena itu Pankas mendukung penuh agar Pansus Komisi III DPR RI dibubarkan saja karena kontraproduktif dengan upaya pemberantasan korupsi.

Karena itu, Pankas FH Unhas berharap Presiden Jokowi tidak merespon upaya pelemahan KPK.

“Sebaliknya kami harap Presiden memberikan dukungan full kepada KPK untuk tetap menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air tercinta,” tambahnya.

Pankas mendorong KPK untuk tidak goyah dan tetap meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dengan segera memeriksa seluruh pihak yang terkait dengan kasus E-KTP.

Pankas juga menyerukan seluruh komponen bangsa untuk menyatukan sikap melawan upaya yang dilakukan Pansus Komisi III DPR RI yang cenderung hendak melemahkan KPK.

Sebaliknya memberikan dukungan kepada KPK untuk tetap melanjutkan visi, misi dan tugas-tugas mulianya bagi bangsa dan negara. (*)

Penulis: Darul Amri Lobubun
Editor: Jumadi Mappanganro
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help