TribunTimur/

Hakim Agung Prof Gayus Sebut Indonesia Darurat Peradilan, Minta Seluruh Hakim Dievaluasi

Dalam kuliah umumnya, Prof Gayus menekankan bahwa sudah saatnya delapan ribuan hakim di Indonesia dievaluasi.

Hakim Agung Prof Gayus Sebut Indonesia Darurat Peradilan, Minta Seluruh Hakim Dievaluasi
Munawarah/Tribun Timur
Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI), kembali melaksanakan kuliah umum dengan menghadirkan Hakim Agung Republik Indonesia, Prof Gayus Lumbuun, Minggu (10/9) 

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR- Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI), kembali melaksanakan kuliah umum dengan menghadirkan Hakim Agung Republik Indonesia, Prof Gayus Lumbuun, Minggu (10/9). Hadir mendampingi, Direktur Pascasarjana UMI Prof Basri Modding.

Dihadapan puluhan mahasiswa pascasarjana UMI, Prof Gayus berbicara soal kehakiman.

Termasuk menyinggung tugas-tugas utama seorang hakim dan menyentil terkait OTT Hakim di Bengkulu dan Dirjen Perhubungan laut Kemenhub yang sempat menghebohkan pada akhir Agustus lalu.

Dalam kuliah umumnya, Prof Gayus menekankan bahwa sudah saatnya delapan ribuan hakim di Indonesia dievaluasi.

Yaitu evaluasi administrasi, tentang kesesuaian lokasi penempatan dan kesiapan hakim.

Juga evaluasi track record si hakim dan itu harusnya dilakukan oleh KY

"Kita ini sudah darurat peradilan sehingga saya mengusulkan ada evaluasi,"kata Gayus.

Disamping itu kata gayus, MA hari ini sudah kerja keras melakukan pembinaan dan juga melakukan pengawasan meskipun pencegahan melalui pembinaan dan pengawasan sudah tidak lagi ditakuti oleh hakim-hakim.

Para hakim kata Gayus sudah mengenyampingkan ketakutannya .

" akim-hakim kita tidak lagi takut atau aware terhadap UU, kode etika , moral dan etika sehingga hal seperti hakim di Bengkulu terjadi. Jadi harus kita evaluasi dengan memebntuk lembaga evaluasi nasional praperadilan yang dipimpin oleh presiden. Negara bisa goyah dan terancam jika pengadilan seperti ini. Tidak jelas hukumnya. Yang salah bisa jadi benar yang benar bisa jadi salah,"tambah Prof Gayus.

Untuk itu kata Gayus, Hakim harus bisa menafsirkan kaidah hukum yang tepat terhadap sebuah permasalahan dan menjunjung tinggi integritasnya sebagai hakim, akuntabel dan transparan.

Penulis: Munawwarah Ahmad
Editor: Ardy Muchlis
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help