TribunTimur/

DPP IPPMIMM Desak Kejati Sulselbar Usut Tuntas Kasus Penyalagunaan APBD Sulbar

Tasrif menduga dalam kasus penyalagunaan dana APBD 2016 tidak menutup kemungkinan melibatkan banyak pejabat Pemprov Sulbar

DPP IPPMIMM Desak Kejati Sulselbar Usut Tuntas Kasus Penyalagunaan APBD Sulbar
tribun/Mahyuddin
Ilustrasi

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Provinsi Sulawesi Barat anggaran tahun 2016 yang tengah bergulir di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) mendapat sorotan dari masyarakat dan lembaga kemahasiswaan Sulbar.

Sekretaris Jendral Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Mandar Majene (DPP IPPMIMM), Muhammad Tasrif mengatakan, pihaknya mendesak Kejaksaan untuk mengusut tuntas kasus itu.

"Kami mendukung dan meminta agar Kejaksaan mengusut kasus ini sampai ke akar akarnya," kata Tasrif, yang juga mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Komisariat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar (FIK UNM).

Tasrif menduga dalam kasus penyalagunaan dana APBD 2016 tidak menutup kemungkinan melibatkan banyak pejabat Pemprov Sulbar yang diduga menikmati uang hasil korupsi itu.

Sehari sebelumnya, puluhan pejabat diperiksa secara maraton dan tertutup di lantai V Bidang Tindak Pidana Khusus di Kejati Sulselbar dalam kapasitasnya sebagai saksi.

Adapun yang diperiksa masing masing Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Humas, Kepala Biro Ekonomi, Kepala Biro Ortala, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan.

Kepala Bappeda, Kepala BKD, Kepala Kesbangpol, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Kepala Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Kemudian Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Serta Kepala Badan Korlu, Kepala Satpol PP, Kepala Perwakilan Sulbar serta Direktur RSUD Sulbar. "Sebenarnya hari ini ada 35 kita agendakan untuk menjalani pemeriksaan. Tapi baru 25 yang hadir," sebut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati, Salahuddin.

Sementara 10 orang saksi lain bakal dilayangkan pemanggilan ulang untuk proses pemeriksaan demi kepentingan penyidikan. (san)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Ardy Muchlis
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help