TribunTimur/
Home »

Opini

Menerima Pengungsi di Makassar

Mereka bersaing memperebutkan simpati raja melalui pengetahuan, teknologi, perdagangan, dan agama namun tidak menimbulkan pertentangan yang berat.

Menerima Pengungsi di Makassar
dok.tribun
Opini Amrullah Amir di Tribun Timur cetak edisi Selasa, 5 September 2017 

Oleh:
Amrullah Amir
Staf Departemen Ilmu Sejarah FIB Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah pengungsi etnis Rohingya diberitakan memusingkan sejumlah pihak mulai pemerintah daerah hingga lembaga PBB urusan pengungsi yang berkantor di Makassar. Etnis Rohingya berasal dari negara Myanmar atau dulunya dikenal dengan nama Burma. Di negara asal mereka adalah minoritas baik secara etnis maupun agama yang mereka anut.

Tulisan ini tidak bermaksud membahas mengenai para pengungsi etnis Rohingya dengan berbagai permasalahan mereka namun untuk mengingatkan bahwa di zaman dahulu Makassar adalah negeri yang ramah kepada para pengungsi dari segala negeri tanpa memandang suku dan agama mereka.

Di masa silam, dalam catatan sejarah dan diakui oleh sejumlah ilmuwan asing bahwa Makassar memiliki reputasi istimewa sebagai negeri yang ramah kepada orang asing (Resink, 1987; Cummings,1998; Sutherland, 2001; Reid, 2006). Pada tahun 1632, sejumlah pengungsi dari Patani, negeri Melayu terletak di Thailand bagian selatan, dibawah pimpinan Datuk Maharaja Lela diterima dengan baik oleh Karaeng Matoaya penguasa kerajaan Tallo.

Mereka adalah bangsawan kerajaan Melayu Patani dan para pengikutnya yang meninggalkan negeri karena konflik politik di dalam istana. Mereka berlayar mengikuti arus laut dan sempat terdampar di Pulau Liukang di Laut Flores. Sejumlah pengikut kerajaan Tallo menemukan mereka dan melaporkannya kepada raja Tallo. Raja kemudian mengundang mereka untuk menetap dan diberikan pemukiman di Kaluku Bodoa.

Dikemudian hari Datuk Maharaja Lela dan orang-orang Melayu di Makassar menjadi penyokong utama dalam menghadapi peperangan melawan Kompeni Belanda dalam Perang Makassar 1666-1669. Anak keturunan dari bangsawan ini banyak yang bermukim dan menjalin hubungan kekerabatan melalui perkawinan dengan bangsawan dan orang terhormat di Sulawesi Selatan.
Sebelumnya pada awal abad ke-17, di Kerajaan Tanete pada masa raja TomaburuE Limanna ((1597-1603) telah menerima sejumlah pengungsi politik dari negeri Johor dan diberikan pemukiman di daerah Pancana.

Salah seorang puteri dari negeri Johor tersebut kemudian dipersunting oleh raja To Sugi’e Petta Palase-Lase’e (1603-1625) pengganti raja TomaburuE Limanna dan menurunkan bangsawan keturunan Bugis-Melayu di Pancana.

Para pemimpin negeri di masa lampau tidak hanya ramah dan berbaik hati kepada para pengungsi dari negeri Melayu dan memiliki agama sama yaitu Islam tetapi mereka juga sangat terbuka kepada pengungsi Eropa yang memiliki keyakinan berbeda. Ketika Belanda mengambil alih kekuasaan Portugis atas wilayah Melaka tahun 1641, orang-orang Portugis kemudian mengungsi ke Makassar dan diperkirakan jumlahnya mencapai 3000 orang (Reid; 2004).

Mereka diijinkan menetap dan membangun tempat peribadatan mereka. Padahal sekitar 130 tahun silam Portugis menaklukkan Melaka di tahun 1511 dan membuat banyak orang Melayu menyingkir dari negeri tersebut dan banyak diantaranya pindah ke Makassar. Tidak terdapat berita dalam catatan sejarah mengenai perselisihan serius diantara orang Melayu dengan Portugis di Makassar.

Mereka bersaing memperebutkan simpati raja melalui pengetahuan, teknologi, perdagangan, dan agama namun tidak menimbulkan pertentangan yang berat. Bahkan sebuah laporan Belanda memperlihatkan kerjasama yang terjalin antara orang Makassar, Melayu, dan Portugis. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pada tahun 1603, Belanda menangkap sebuah kapal jung Makassar dengan awak kapal terdiri dari setengah orang Melayu dan setengahnya lagi orang Portugis memuat 150 bahar (sekitar 34 ton) biji pala, bunga pala, dan cengkeh (Pelras, 1983).

Memang tidak selamanya hubungan antara para pendatang dengan penguasa negeri berjalan mulus. William Cummings dalam kajiannya tentang orang Melayu di Makassar (Cummings, 1998) mengisahkan kemarahan Raja Tallo Karaeng Matoaya (1593-1636) kepada seorang keturunan Melayu dari Patani dan telah menjadi warga Makassar bernama I Mangalai Daeng Manambang.

Persoalannya ketika Karaeng Matoaya membangun sebuah istana dan tidak menjumpai I Mangalai Daeng Manambang memberikan bantuan di sana. Mengetahui dirinya membuat kesilapan dan mengakibatkan raja hendak menghukumnya, I Mangalai Daeng Manambang menemui Karaeng Paqrisika Babana pembesar wilayah Banyuwanyara meminta nasehat. I Mangalai kemudian disarankan untuk menghadap Karaeng Matoaya dan memenuhi denda adat sebesar 2 real.

Karaeng Paqrisika Babana membantunya dengan memberinya 1 real dan sisanya didapatkan I Mangalai dari kaum kerabat Melayu Patani di Makassar. Setelah menemui raja dan menyerahkan denda yang harus dibayarnya, ia kemudian dihukum untuk meninggalkan tempat tinggalnya dan mengabdi kepada Karaeng Paqrisika Babana.

Gambaran masa lalu pemimpin negeri Makassar kiranya dapat memberikan teladan kepada generasi sekarang untuk menerima dan bersikap baik kepada mereka yang tertimpa kemalangan tanpa memandang etnis, agama, dan negeri yang berbeda. Sejarah Makassar telah memberikan contoh gemilang mengenai kebaikan hati kepada para pendatang di negerinya. Hal ini penting sebagai pengingat jangan sampai para pembesar daerah ini ternyata adalah keturunan pengungsi dari negeri lain di masa silam.(*)

Editor: AS Kambie
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help