Senator Minta Pemerintah Tegas ke Myanmar, Mengapa Iqbal Sebut Jangan Lagi Pura-pura Urus Rohingya?

Iqbal beberapa tahun sebagai Ketua Badan Kerjasama Parlemen. Dia mengaku tahu persis apa yang sudah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam masalah ini

Senator Minta Pemerintah Tegas ke Myanmar, Mengapa Iqbal Sebut Jangan Lagi Pura-pura Urus Rohingya?
dok.tribun
Senator RI AM Iqbal Parewangi dalam perjalan menuju Mina untuk memantau persiapan wukuf di Padang Arafah dan melontar jumrah, beberapa hari lalu. Dari Mekah, Iqbal menyampaikan sikap soal Rohongnya lewat Tribun-Timur.com melalu WhatsAppa, Minggu (3/9/2017) malam. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Senator RI asal Sulsel Iqbal Parewangi'>AM Iqbal Parewangi menginstruksikan Majelis Pimpinan Pusat ICMI Muda untuk melakukan ikhtiar organisasional secara maksimal terkait nasib yang menimpa muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Instruksi deklarator ICMI Muda itu disampaikan di sela dia mengemban tugas negara sebagai pengawas haji 2017 di Tanah Suci, Arab, Saudi, bersama delapan anggota DPD RI lainnya

Senator RI asal Banten KH Ahmad Sadeli Karim, yang juga Ketua Umum Pengurus Besar Mathla'ul Anwar, juga menginstruksikan kepada jamaahnya, di sela pelaksanaan tugasnya sebagai pengawas haji, untuk bersatu dengan seluruh ormas Islam melakukan aksi-aksi damai untuk solidaritas Rohingya.

Saat wukuf di Arafah, 9 Senator Muslim itu juga melakukan doa bersama khusus untuk Rohingya, Palestina, Syiria dan umat Islam yang mengalami tekanan, penindasan dan atau pembantaian. Doa dipimpin Senator asal Banten KH Ahmad Sadeli Karim.

"Sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap pembantaian muslim Rohingya sangat penting dan mendesak. Itu dapat menekan pemerintah Myanmar dan teroris kemanusiaan di sana untuk menghentikan kebejatannya," kata Senator RI asal Sulsel Iqbal Parewangi'>AM Iqbal Parewangi melalui WhatsApp, Minggu (3/9/2017) malam.

Iqbal beberapa tahun sebagai Ketua Badan Kerjasama Parlemen BKSP yang antara lain membidangi hubungan internasional DPD RI. Dia mengaku tahu persis apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia dalam masalah ini.

"DPD RI perlu mendorong Pemerintah Indonesia untuk tidak bersikap pura-pura ataupun pura-pura bersikap terhadap tragedi genoside muslim di Myanmar," kata pendiri ICMI Muda itu dari Mekah.

Iqbal pernah memimpin delegasi Senat RI ke Myanmar. "Kami bincang banyak soal nasib muslim Rohingya dengan Dubes RI di sana. Karena itu saya bisa bicara begitu, bahwa pemerintah jangan bersikap pura-pura ataupun pura-pura bersikap terhadap Rohingya," katanya.

Menuritnya, dialami Muslim Rohingya adalah pembantaian terhadap manusia dan kemanusiaan, genoside. Korbannya wajib dibantu, pelakunya wajib disanksi berat.

“Pemerintah Indonesia bisa lakukan dua-duanya. Membantu muslim Rohingya. Pada saat yang sama mengupayakan sanksi kepada Myanmar, baik secara bilateral, regional maupun internasional," tegas Iqbal.

"Sanksi bilateral bisa sampai pada pemutusan hubungan diplomatik. Sanksi berskala regional, yaitu mendorong Asean mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan. Sanksi internasionalnya, menginisiasi pengajuan kejahatan kemanusiaan di Myanmar itu ke pengadilan internasional," katanya menambahkan.(*)

Baca juga di Tribun Timur cetak edisi Senin (4/9/2017) halaman 2,  dan sikap Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo terhadap pengungsi Rihingya di Makassar di halaman 1 dan 7

Penulis: AS Kambie
Editor: AS Kambie
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help