Sidang Molor, Asisten 1 Pemkot Makassar Tunggu Hakim Selama Empat Jam

Sabri datang ke Pengadilan bersama kuasa hukumnya sejak pukul 10.30 Wita, namun hingga pukul 15.40 Wita belum dimulai.

Sidang Molor, Asisten 1 Pemkot Makassar Tunggu Hakim Selama Empat Jam
Hasan basri
Sidang Molor, Asisten 1 Pemkot Makassar Tunggu Hakim Selama Empat Jam 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Sidang kasus dugaan korupsi sewa lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo dengan terdakwa Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kota Makassar M Sabri, belum juga berlangsung, Rabu (30/08/2017).

Sudah hampir empat jam lebih, Sabri menunggu kehadiran hakimuntuk menyidangkan perkaranya sebagai terdakwa. Hakim yang menangani perkara ini yakni, Bonar Harianja, Abd Razak dan Cenning Budiana.

Sabri datang ke pengadilan bersama kuasa hukumnya sejak pukul 10.30 Wita, namun hingga pukul 15.40 Wita belum dimulai.

Molornya persidangan ini membuat terdakwa beberapa kali mondar mandir dari ruang sidang hingga halaman persidangan.

Sebelumnya, pejabat Pemkot Makassar ini didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 subsidaer pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Tersangka Sabri disebut melakukan tindakan dengan seolah-olah yang mengatas namakan pemerintah kota tanpa sepengetahuan Walikota Makassar dalam kapasitasnya sebagai Asiten 1 Bidang Pemerintahan Pemkot Makassar.

Di materi dakwaan juga disebut sejumlah nama atas perkara dugaaan korupsi proyek sewa lahan itu. Nama-nama tersebut diantaranya owner PT Jujur Jaya Sakti, Soedirjo Aliman alias Jeng Tang Bin Liem Eng Tek, dan laywer senior berinisial UM.

Selain Sabri dalam persidangan juga didudukan dua terdakwa lainya Rusdin dan Jayanti. Keduanya merupakan warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan.

Rusdin dan Jayanti ditetapkan sebagai terdakwa karena diduga menyewakan lahan negara kepada PT PP (pengelola proyek Makassar New Port ) senilai Rp 500 Juta/tahun. Keduanya mengklain, lahan itu adalah milik mereka.

Tidak hanya Rusdin dan Jayanti, Kejati juga menetapkan Asisten 1 Pemkot Muh Sabri. Ia diduga ikut menfasilitasi kedua belapihak yang seolah olah mengatasnamakan Pemkot.

Awal mulanya tejadi persewaan lahan karena tidak ada akses jalan menuju proyek MNP yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Rencana awalnya untuk jalur masuk ke proyek MNP sudah ditentukan, tetapi karena banyak lahan yang harus dibebaskan dan jauh, sehingga lahan di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo menjadi alternatif.

Tanah yang sedang disewakan dengan satuan panjang 500 meter dan luas 60 meter persegi. Tanah itu diikuasai oleh Rusdin cs yang tanahnya merupakan tanah garapan selama 20 tahun. (*)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help