TribunTimur/

Kasus Sewa Lahan Negara di Buloa

Besok, Asisten 1 Pemkot Makassar Disidang Lagi, Ini Agendanya

Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi sewa lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo

Besok, Asisten 1 Pemkot Makassar Disidang Lagi, Ini Agendanya
SANOVRA JR
Terdakwa Asisten I Bidang Pemerintahan Pemerintah Kota Makassar, M Sabri menghadiri persidangan lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Rabu (9/8/2017) 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi sewa lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kota Makassar, M Sabri kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Rabu (30/08/2017) besok.

Sabri akan didudukan dalam kursi pesakitan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dijadwalkan menghadirkan dua orang saksi dari pejabat PT PP Makassar New Port (MNP).

"Sesuai dengan agenda besok mendengarkan keterangan saksi, kami dari kuasa hukum siap hadir mendengarkan keteranganb saksi,$"kata kuasa hukum terdakwa, Yusuf Gunco.

Kedua orang itu atas nama I Made selaku Projeck Manejer PT Pembangunan Perumahan MNP dan Iyoman Administrasi Manajer PT PP MNP.

"Kami juga rencana hadirkan saksi meringankan, tapi kita tunggu dulu perkembanganya," kata Yugo nama sapaanya.

Sebelumnya, Sabri didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 subsidaer pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Du

Sabri disebut melakukan tindakan dengan seolah-olah yang mengatas namakan pemerintah kota tanpa sepengetahuan Walikota Makassar dalam kapasitasnya sebagai Asitben 1 Bidang Pemerintahan Pemkot Makassar.

Di materi dakwaan juga disebut sejumlah nama atas perkara dugaaan korupsi proyek sewa lahan itu. Nama-nama tersebut diantaranya owner PT Jujur Jaya Sakti, Soedirjo Aliman alias Jeng Tang Bin Liem Eng Tek, dan laywer senior berinisial UM.

Selain Sabri dalam persidangan juga didudukan dua terdakwa lainya Rusdin dan Jayanti. Keduanya merupakan warga yang mengklai sebagai pemilik lahan.

Rusdin dan Jayanti ditetapkan sebagai terdakwa karena diduga menyewakan lahan negara kepada PT PP (pengelola proyek Makassar New Port ) senilai Rp 500 Juta/tahun. Keduanya mengklain, lahan itu adalah milik mereka.

Tidak hanya Rusdin dan Jayanti, Kejati juga menetapkan Asisten 1 Pemkot Muh Sabri. Ia diduga ikut menfasilitasi kedua belapihak yang seolah olah mengatasnamakan Pemkot.

Awal mulanya tejadi persewaan lahan karena tidak ada akses jalan menuju proyek MNP yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Rencana awalnya untuk jalur masuk ke proyek MNP sudah ditentukan, tetapi karena banyak lahan yang harus dibebaskan dan jauh, sehingga lahan di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo menjadi alternatif.

Tanah yang sedang disewakan dengan satuan panjang 500 meter dan luas 60 meter persegi. Tanah itu diikuasai oleh Rusdin cs yang tanahnya merupakan tanah garapan selama 20 tahun. (*)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help