Kementerian Agama Ungkap Sederet Keanehan Agen dan Biro Perjalanan Umrah Abu Tours

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Kementerian Agama (Kemenag) Sulsel bekerja sama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai turun tangan mengusut dana biro travel umrah.

Dua lembaga ini telah membentuk satuan tugas atau satgas dan meminta keterangan sejumlah pengelola biro travel.

Sebelumnya, Sub Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI mencabut izin 25 perusahaan biro dan agen perjalanan haji dan umrah, salah satunya beralamat di Makassar.

“Kami sudah panggil pengelola Abu Tours,” tegas Kepala Kanwil Kemenag Sulsel, Abd Wahid Thahid, Minggu (27/8/2017).

Kemenag Sulsel melibatkan OJK dalam “operasi penertiban” biro travel itu karena setoran calon jamaah dijadikan investasi oleh pengelola.

Ribuan jamaah yang menyetor dana belasan juta dijadikan modal usaha, sebagian digunakan untuk memberangkatkan jamaah yang mendaftar setahun sebelumnya.

Rerata travel yang “memanfaatkan dana jamaah” untuk bisnis ini mengenakan harga di bawah standar, Rp 14 juta hingga Rp 19 juta.

Baca: Usai Panggil Abu Tours, Ini Saran dari Kemenag

Asosiasi Muslim Pengusaha Umrah dan Haji Republik Indonesia (Amphuri) Sulsel sudah sepakat agar batas minimal biaya umrah sebesar Rp 20 juta untuk program 9 hari menginap di hotel bintang tiga di Tanah Suci.

Amphuri juga meminta masyarakat agar tidak percaya jika ada travel yang memberlakukan daftar tunggu.

Pasalnya, kuota umrah tidak terbatas sehingga tidak ada istilah menunggu jadwal pemberangkatan.

Periksa Abu Tours

Kemenag Sulsel menggandeng OJK untuk melacak travel nakal di daerah ini.

Kendati belum ada laporan resmi dari jamaah yang merasa dikorbankan, Kemenag telah membentuk satgas bersama OJK.

“Kami ingin mengantisipasi. Tidak menutup kemungkinan kasus yang lagi menjadi perbincangan nasional, First Travel, juga ada di Sulsel,” ujar Wahid Thahir.