Dua Petinggi PT PP Makassar New Port akan Dihadirkan di Persidangan Kasus Buloa

Keduanya akan bersaksi untuk tiga terdakwa yakni, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Pemkot Makassar, M Sabri dan dua penggarap lahan, Nurdin dan Jayanti.

Dua Petinggi PT PP Makassar New Port akan Dihadirkan di Persidangan Kasus Buloa
SANOVRA JR
Kawasan pembangunan Makassar New Port (MNP) yang terekam dari udara di Jl Sultan Abdullah Raya, Kaluku Bodoa, Tallo, Makassar, Minggu (20/8/2017) 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Dua petinggi PT PP pembangunan dermaga Makassar New Port akan dihadirkan dalam persidangan kasus dugaan korupsi sewa lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar, Rabu depan.

Keduanya akan bersaksi untuk tiga terdakwa yakni, Asisten 1 Bidang Pemerintahan Pemkot Makassar, M Sabri dan dua penggarap lahan, Nurdin dan Jayanti.

Menurut Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Makassar, Haedar bahwa kedua orang itu atas nama I Made selaku Projeck Manejer PT Pembangunan Perumahan MNP dan Iyoman Administrasi Manajer PT PP MNP.

"Mereka merupakan saksi pertama yang akan dihadirkan dalam persidangan kasus ini," kata Haedar yang juga selaku Kepala Seksi Pemeriksa Kejari Makassar.

Haedar mengaku telah menyiapkan beberapa saksi untuk proses persidangan. Namun saat ini baru dua yang dipastikan akan hadir pada sidang pekan depan.

Sebelumnya, tiga terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 subsidaer pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Tersangka Sabri disebut melakukan tindakan dengan seolah-olah yang mengatas namakan pemerintah kota tanpa sepengetahuan Walikota Makassar dalam kapasitasnya sebagai Asiten 1 Bidang Pemerintahan Pemkot Makassar.

Di materi dakwaan juga disebut sejumlah nama atas perkara dugaaan korupsi proyek sewa lahan itu. Nama-nama tersebut diantaranya owner PT Jujur Jaya Sakti, Soedirjo Aliman alias Jeng Tang Bin Liem Eng Tek, dan laywer senior berinisial UM.

Selain Sabri dalam persidangan juga didudukan dua terdakwa lainya Rusdin dan Jayanti. Keduanya merupakan warga yang mengklai sebagai pemilik lahan.

Rusdin dan Jayanti ditetapkan sebagai terdakwa karena diduga menyewakan lahan negara kepada PT PP (pengelola proyek Makassar New Port ) senilai Rp 500 Juta/tahun. Keduanya mengklain, lahan itu adalah milik mereka.

Tidak hanya Rusdin dan Jayanti, Kejati juga menetapkan Asisten 1 Pemkot Muh Sabri. Ia diduga ikut menfasilitasi kedua belapihak yang seolah olah mengatasnamakan Pemkot.

Awal mulanya tejadi persewaan lahan karena tidak ada akses jalan menuju proyek MNP yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Rencana awalnya untuk jalur masuk ke proyek MNP sudah ditentukan, tetapi karena banyak lahan yang harus dibebaskan dan jauh, sehingga lahan di Kelurahan Buloa Kecamatan Tallo menjadi alternatif.

Tanah yang sedang disewakan dengan satuan panjang 500 meter dan luas 60 meter persegi. Tanah itu diikuasai oleh Rusdin cs yang tanahnya merupakan tanah garapan selama 20 tahun.(*)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help