Kasus Sewa Lahan Negara di Buloa

Ini Temuan Terbaru ACC Soal Kasus Korupsi Sewa Lahan Buloa, Masih Ada yang Terlibat?

Menurut temuan hasil investigasi ACC bahwa ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab

Ini Temuan Terbaru ACC Soal Kasus Korupsi Sewa Lahan Buloa, Masih Ada yang Terlibat?
TRIBUN TIMUR/HASAN BASRI
ACC Sulawesi membeberkan sejumlah fakta baru kasus dugaan korupsi sewa lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar. 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Lembaga Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi membeberkan sejumlah fakta baru kasus dugaan korupsi sewa lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Makassar.

Selain melibatkan tiga terdakwa Asisten Bidang Pemerintahan Kota Makassar, M Sabri, Rusdin dan Jayanti selaku penggarap yang kini perkaranya memasuki tahap persidangan, diduga masih ada pihak lain yang diduga terlibat.

Menurut temuan hasil investigasi ACC bahwa ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab karena ikut serta berperan dalam sewa lahan itu. Salah satunya adalah Lurah Buloa, Camat Tallo.

Baca: Siang Ini, ACC Beberkan Fakta Kasus Korupsi Sewa Lahan Buloa

Lurah dan Camat Tallo itu disebut berperan mengeluarkan surat keterangan garapan pada tahun 2003.

Sementara surat garapan yang dikeluarkan itu dicurigai tidak sesuai mekanisme pemberian hak garap berdasaran peraturan perundang undangan.

"Penerbitan hak garap sama sekali tidak mampu membuktikan kegiatan menggarap di lokasi garapan. Betapa tidak, mereka berdali melakukan kegiatan budi daya rumput laut, tapi sama sekali tidak bisa dibuktikan," kata Staf Badan Pekerja ACC, Wiwin Suwandi dalam jumpa persnya.

Camat dan Lurah Buloa dianggap tidak cermat dan tidak menerapkan prinsip Landreform dan kehati hatian dalam pemberian hak garap. Sehingga penerima hak garap dalam hal ini Rusdin dan Jayanti mudah mendapatkan keterangan garap mencapai 40 hektar.

"Kami berharap Kejati segera memeriksa Camat Tallo dan Lurah Buloa karena mereka yang mengeluarkan surat garapan tahun 2013. Kejati harus mendalami peran mereka," tuturnya. (*)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved