TribunTimur/

Nama Setnov Disebut Hilang di Kasus Korupsi e-KTP, Ini Tanggapan ACC

Aktivis Anti Corruption Committe (ACC) menilai, jika nama Setya Novanto alias Setnov tidak disebutkan Hakim, diduga pemutusan mata rantai kasus e-KTP.

Nama Setnov Disebut Hilang di Kasus Korupsi e-KTP, Ini Tanggapan ACC
Direktur ACC Sulsel, Abdul Mutalib 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aktivis Anti Corruption Committe (ACC) menilai, jika nama Setya Novanto alias Setnov tidak disebutkan Hakim, diduga pemutusan mata rantai kasus e-KTP.

Direktur ACC Sulawesi Abdul Muthalib mengatakan, sebelumnya nama Setnov muncul didalam surat dakwaan JPU KPK, sementara pada putusan terdakwa Irman dan Sugiharto, nama Setnov hilang.

"Ini patut untuk dicurigai nama setnov Sengaja tidak disebut, ini diduga untuk memutus mata rantai keterlibatannya di kasus e-ktp," kata Muthalib kepada tribun timur.com, Minggu (13/8/2017) malam.

Menurutnya, ada beberapa kemungkin nama Setnov dari awal disebut dalam dakwaan yakni turut bersama bencana dan mengatur lelang korupsi e-ktp.

Namun, Muthalib menyebutkan walau pun begitu KPK memiliki bukti yang kuat sehingga nama Setnov muncul, hal ini sejalan dengan diumumkannya nama Setnov sebagai tersangka kasus ini.

Dalam dakwaan jpu KPK, secara tegas menyebutkan adanya tindakan turut serta dalam kasus ini. Sehingga jpu KPK menerapkan pasal 55 dan dakwaannya.

Karena dalam pembuktiannya, baik itu dokumen maupun pemeriksaan saksi-saksi dapat dipastika nama Setnov juga disebut dakwaan nama itu muncul.

"Jadi menurut saya tidak lazim, hakim tidak menyebutkan keterlibatan pihak lain dalam suatu perkara lalu tidak lagi muncul dalam putusan," jelas Muthalib.

Lanjutnya, skenario memutus mata rantai untuk peran Setnov dalam kasus korupsi e-KTP, modusnya dengan cara menghilangkan nama Setnov di putusan.

Agar dijadikan bukti dalamm pembelaan Setnov nantinya ditingkat Pengadilan, dengan argumenterkait pasal penyertaan tidak bisa dibuktikan dan berkekuatan.

"Makanya jika hal ini benar, KY harus periksa hakim yang memeriksa perkara ini, ada baiknya juga KY terlebih dahulu melakukan kordinasi dengan KPK agar mendapatkan informasi yang lengkap terkait kasus ini," tambah Muthalib.

Penulis: Darul Amri Lobubun
Editor: Ardy Muchlis
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help