TribunTimur/
Home »

Opini

opini

Extravaganza Penyiaran Indonesia

Dampak postif lain yang ada pada RUU penyiaran ini adalah diberikannya porsi 20 persen penyiaran lokal di tingkat daerah.

Extravaganza Penyiaran Indonesia
handover
Riswansyah SH 

Oleh: Riswansah SH
Komisioner KPID Sulsel 2017-2020

EKSISTENSI dan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai representasi dari perwakilan publik harus nyata dalam revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran yang saat ini masih belum jelas pembahasannya di komisi 1 DPR RI.

Hal ini pula yang menjadi pemicu ketidakjelasan posisi KPI sebagai lembaga yang harusnya melakukan pengawalan terhadap seluruh aspek penyiaran Indonesia, termasuk perizinan dan penggunaan frekuensi.

Entah diacuhkan atau tidak, yang jelasnya publik menunggu seperti apa wujud dari revisi UU Penyiaran yang segera lahir.

Dalam draft RUU Penyiaran per-Desember 2016 lalu, sebenaranya dapat dilihat adanya usaha untuk memberikan penguatan kewenangan kepada KPI. Sebaliknya kewenangan lain justeru dipangkas dari KPI yakni terkait penanganan soal perizinan.

(Baca juga: Alumni PPs Hukum UMI Makassar Ini Sebut Perppu Ormas Mengerikan)

Dalam draft tersebut proses perizinan diserahkan ke Kementerian Komunikasi dan Informasi. Padahal seharusnya proses perizinan ini diserahkan sepenuhnya ke KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen.

Namun dampak postif lain yang ada pada RUU penyiaran ini adalah diberikannya porsi 20 persen penyiaran lokal di tingkat daerah.

Jika bicara kebhinekaan tentu ini menjadi hal yang baik, mengingat selama ini penyiaran Indonesia sangat berkiblat pada apa yang terjadi di Jakarta atau istilah lainnya, sentralistik.

Dengan pemberlakuan porsi 20 persen ini, tentu saja menjadi angin segar bagi daerah. Ini karena kesempatan untuk melakukan explore daerah semakin besar.

Halaman
1234
Editor: Jumadi Mappanganro
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help