TribunTimur/

KPPU dan BPK Bersinergi, Tingkatkan Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang Jasa

Jika efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa dapat diwujudkan maka akan membawa dampak yang sangat signifikan bagi pembangunan nasional.

KPPU dan BPK Bersinergi, Tingkatkan Efisiensi Anggaran Pengadaan Barang Jasa
Handover
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan Workshop dengan tema "Resiko Penyimpangan Dalam Semua Tahap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Pembuktiannya" di Pusat Pelatihan dan Pendidikan BPK RI Jakarta, Selasa (18/7/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Tercatat sejak awal berdirinya hingga Tahun 2017, KPPU telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 sebanyak 2.537 dengan komposisi 1.278 terkait tender atau 73 persen dari total laporan.

Sementara itu di sisi lain pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting dalam mendongkarak perekonomian.

Belanja Pengadaan barang dan jasa diharapkan menjadi pengungkit perekonomian nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga Kerja, pemerataan dan penanggulangan kemiskinan.

Sayangnya, tidak sedikit proses pengadaan barang dan jasa yang justru berujung pada praktik persaingan tidak sehat dan korupsi.

Menyikapi kondisi tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan Workshop dengan tema "Resiko Penyimpangan Dalam Semua Tahap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Pembuktiannya" di Pusat Pelatihan dan Pendidikan BPK RI Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Ketua KPPU, Syarkawi Rauf melalui rilisnya pagi tadi menuturkan kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kerjasama KPPU dan BPK terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka pencegahan dan penanganan perkara dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat.

"Workshop ini diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi Investigator KPPU dan Auditor BPK dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus penyimpangan tender," kata Syarkawi.

Lebih lanjut Syarkawi menyampaikan bahwa dalam hal ini, baik KPPU maupun BPK, keduanya ingin mendorong efisiensi ekonomi nasional. KPPU mempunyai tugas untuk mendorong terciptanya efisiensi Belanja barang jasa dan efisiensi Dalam perekonomian secara Umum (efisiensi ber keadilan), sedangkan BPK menginginkan efisiensi dalam pengeluaran anggaran pemerintah.

Jika efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa dapat diwujudkan maka akan membawa dampak yang sangat signifikan bagi pembangunan nasional.

"Saat ini, sesuai arahan presiden, sekitar 2.100 triliun rupiah APBN harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan atau mengurangi ketimpangan, menyerang tenaga kerja dan ujung-ujungnya mengurangi jumlah penduduk miskin," kata dosen Fakultas Ekonomi Unhas ini.

Dalam beberapa kesempatan Presiden Jokowi bercita-cita mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5-7 persen dalam lima tahun ke depan.

"Basis dari pertumbuhan ekonomi tinggi adalah pertumbuhan produktivitas, dasar dari produktifitas adalah efisiensi, guna mendorong efisiensi, salah satu caranya, yakni lewat proses kompetisi yang sehat," jelas Syarkawi. (*)

Penulis: Muhammad Fadly Ali
Editor: Ardy Muchlis
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help