TribunTimur/

KPPU: 73 % Laporan Warga Terkait Praktik Tender Korup

Tingginya aduan ini, mengindikasikan praktik curang dalam pengelolaan uang negara adalah isu utama dalam perbaikan mutu ekonomi nasional

KPPU: 73 % Laporan Warga Terkait Praktik Tender Korup
Handover
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan Workshop dengan tema "Resiko Penyimpangan Dalam Semua Tahap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Pembuktiannya" di Pusat Pelatihan dan Pendidikan BPK RI Jakarta, Selasa (18/7/2017). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dr Syarkawi Rauf (44), mengungkapkan praktik tender adalah aduan terbanyak yang diterima otoritas pemantau usaha Nasional ini.

Dosen Fakultas EKonomi Universitas Hasanuddin (Unhas) ini menilai tingginya aduan ini, mengindikasikan praktik curang dalam pengelolaan uang negara adalah isu utama dalam perbaikan mutu ekonomi nasional.

"Tercatat sejak awal berdirinya hingga Tahun 2017, KPPU telah menerima laporan masyarakat
terkait pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 sebanyak 2.537 dengan komposisi 1.278 terkait tender atau 73% dari total laporan," kata Syarkawi di sela-sela pembukaan Workshop sinergi pengawasan KPPU dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Hajatan ini bertema "Resiko Penyimpangan Dalam Semua Tahap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Pembuktiannya".

Workshop ini untuk meningkatkan kompetensi Investigator KPPU dan Auditor BPK dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus penyimpangan tender" jelas Syarkawi.
Menurut Syarkawi, efek dari tingginya aduan praktik curang Ini jadi kendala dalam mendongkarak perekonomian.

Padahal, Di semua level sumber dana negara, APBN, APBD provinsi dan kabupaten/kota, Belanja Pengadaan barang dan jasa diharapkan menjadi pengungkit perekonomian nasional untuk penyerapan tenaga Kerja, pemerataan dan penanggulangan kemiskinan.

Sayangnya, jelasnya, tidak sedikit proses pengadaan barang dan jasa yang justru berujung Pada praktik persaingan tidak sehat dan korupsi.

"Lebih lanjut Syarkawi menyampaikan bahwa dalam hal ini, baik KPPU maupun BPK, keduanya ingin mendorong efisiensi ekonomi nasional. KPPU mempunyai tugas untuk mendorong terciptanya efisiensi Belanja barang jasa dan efisiensi Dalam perekonomian secara Umum (efisiensi ber keadilan), sedangkan BPK menginginkan efisiensi dalam pengeluaran anggaran pemerintah.

Jika efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa dapat diwujudkan maka akan membawa dampak yang sangat signifikan bagi pembangunan nasional. Saat ini, sesuai arahan presiden, sekitar 2.100 trilyun rupiah APBN harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan atau mengurangi ketimpangan, menyerang tenaga Kerja dan Ujung-ujungnya mengurangi jumlah penduduk Miskin.

Dalam rilis yang diterima Tribun, Syarkawi mengingatkan beberapa kesempatan Presiden Jokowi bercita-cita mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5-7 persen dalam lima tahun ke depan.

"Basis dari pertumbuhan ekonomi tinggi adalah pertumbuhan produktivitas, dasar dari produktifitas adalah efisiensi, guna mendorong efisiensi, salah satu caranya, yakni lewat proses kompetisi yang sehat," tutup Syarkawi.

Penulis: Thamzil Thahir
Editor: Ardy Muchlis
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help