TribunTimur/

Kabupaten Mamuju Gagal Raih WTP Gara-gara Kasus Korupsi Ini

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju gagal meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP

Kabupaten Mamuju Gagal Raih WTP Gara-gara Kasus Korupsi Ini
nurhadi/tribunsulbar.com
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI kepada Pemkab Mamuju, Senin (17/7/2017). 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju gagal meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulbar.

Kepala Pelaksana Harian BPK RI Provinsi Sulbar Moch Iwan Rivdijanto mengatakan, kegagalan Pemkab Mamuju disebabkan kasus tindak pidana korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos).

Kasus tersebut menyeret mantan Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamuju, Hum Ayyub Yusuf, sebagai tersangka.

Kerugian negara dari kasus itu senilai Rp 7,28 miliar.

Baca: 68 Calon Panwas Kabupaten se-Sulbar Lolos Tes Tulis

"Jika dalam pengelolaan keuangan terjadi kasus korupsi maka hal tersebut akan sangat mempengaruhi LHP apalagi jika nilainya cukup besar," kata Moch Iwan Rivdijanto di Kantor BPK RI Sulbar Jl Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju, Senin (17/7/2017).

Ia menyebutkan, BPK bisa saja mengoreksi atas penilaian yang diberikan dengan syarat yang pertama, adanya pengembalian atas kerugian negara yang telah ditimbulkan tindak pidana korupsi.

"Opsi kedua adalah dengan penyitaan jaminan aset pelaku. Namun kejaksaan tidak dapat melakukan penyitaan aset pelaku disebabkan aset dimaksud telah ada sebelum adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan saudara Ayyub," tutur Iwan.(*)

Penulis: Nurhadi
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help