TribunTimur/

Ini Kata Bupati Mamuju Setelah Gagal Raih Predikat WTP

Kegagalan tersebut disebabkan kasus tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh mantan Kepala Badan

Ini Kata Bupati Mamuju Setelah Gagal Raih Predikat WTP
nurhadi/tribunsulbar.com
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI kepada Pemkab Mamuju, Senin (17/7/2017). 

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, galal meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulbar, Senin (17/7/2017).

Kegagalan tersebut disebabkan kasus tindak pidana korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh mantan Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamuju, Hum Ayyub Yusuf, yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp 7,28 miliar.

Hal itu disampaikan Moch Iwan Rivdijanto dalam acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK-RI kepada Pemkab Mamuju di kantor BPK-RI Sulbar, Senin (17/7/2017).

Menanggapi hal itu, Bupati Mamuju H. Habsi Wahid mengatakan, dengan berbesar hati kita tentu harus tetap mensyukuri semua apa yang kita terima hari ini, karena akan tetap menjadi sebuah proses di dalam suatu sistem di birokrasi pemerintahan utamanya dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

"Tentu kita tidak pernah berharap dan menyangka akan ada salah seorang kepala OPD melakukan tindak pidana korupsi, dan hari ini ternyata menjadi batu sandungan utama hasil audit BPK," kata mantan sekda Mamuju itu.

Meski gagal meraih WTP, namun Bupati Mamuju tetap mengapresiasi atas kerja keras seluruh perangkat daerah dan juga DPRD Mamuju yang telah bersama-sama menjadikan Mamuju sebagai salah satu daerah yang meraih penghargaan anugerah dana rakca dari presiden atas empat tahun pengelolaan keuangan daerah dengan opini WTP dari BPK.

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help