TribunTimur/
Home »

Lutra

DPRD Luwu Utara Curigai Predikat WTP yang Diraih Pemkab

Uang proyek dari dana alokasi khusus (DAK) dan uang retensi senilai Rp 31,5 miliar tidak diketahi keberadaanya.

DPRD Luwu Utara Curigai Predikat WTP yang Diraih Pemkab
chalik/tribunlutra.com
Ketua Komisi III DPRD Luwu Utara, Karemuddin. 

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam hal pengelolaan keuangan tahun 2016 yang diraih Luwu Utara beberapa waktu lalu dipertanyakan DPRD.

Anggota Luwu Utara'>DPRD Luwu Utara telah menjadwalkan menemui BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan pada Kamis (20/7/2017) mempertanyakan predikat tersebut.

Pasalnya, belakangan terungkap pengelolaan keuangan Luwu Utara tahun 2016 bermasalah.

Uang proyek dari dana alokasi khusus (DAK) dan uang retensi senilai Rp 31,5 miliar tidak diketahi keberadaanya.

Berdampak pada belum dibayarkannya sejumlah kontraktor lokal yang telah menyelesaikan fisik proyek yang mereka kerjakan hingga pertengahan 2017.

"Kami mau pertanyakan kenapa Luwu Utara raih WTP padahal ada kerancuan dalam pengelolaan keuangan terutama uang proyek, ini baru terungkap," kata Ketua Komisi III Luwu Utara'>DPRD Luwu Utara Karemuddin kepada TribunLutra.com, Senin (17/7/2017).

Luwu Utara meraih predikat WTP tahun 2010, 2013, 2014, 2015, dan 2016.

Predikat terakhir diraih saat isu suap dan jual beli predikat WTP menerpa BPK RI.

Penulis: Chalik Mawardi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help