TribunTimur/

Merasa Dibohongi, Karyawan PDAM Jeneponto Unjuk Rasa di Kantor Bupati

Tak hanya demo, karyawan juga memutus aliran air ke pelanggan dan membuat pelanggan turun demo pula.

Merasa Dibohongi, Karyawan PDAM Jeneponto Unjuk Rasa di Kantor Bupati
muslimin emba/tribunjeneponto.com
Karyawan PDAM Jeneponto dan sejumlah pelanggan berunjukrasa di kantor Bupati Jeneponto, Jl Lanto Dg Pasewang, Kecamatan Binamu, Jumat (14/07/2017) siang. 
Muslimin Emba/Tribunjeneponto.com
TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU- Puluhan karyawan PDAM Jeneponto dan pelanggan kembali unjuk rasa di depan kantor bupati Jeneponto, Jl Lanto Dg Pasewang, Kecamatan Binamu, Jumat (14/7/2017) siang.
Unjuk rasa terkait tunjangan karyawan PDAM yang belum dibayarkan.
"Kehadiran kami di sini untuk mempertanyakan nasib kami yang kami merasa didohongi oleh pemerintah daerah terkait hak-hak kami yang belum dipenuhi," kata karyawan, Ruslan.
"Anak keluarga kami masuk rumah sakit itu tidak lagi diladeni BPJS-nya karena iuran BPJS yang belum dibayarkan," Ruslan menambahkan.
Beberapa hari lalu, mereka juga berunjuk rasa lantaran gaji dan tunjangan belum mereka terima. 
Tak hanya demo, karyawan juga memutus aliran air ke pelanggan dan membuat pelanggan turun demo pula.
Aksi itu membuat Bupati Jeneponto Iksan Iskandar turun tangan, mempertemukan direktur dan karyawan serta meminta suplai air ke pelanggan dibuka.
Dihimpun Tribunjeneponto.com, berikut tuntutan pengunjuk rasa:
-Percepat penyelesaian hukum kasus korupsi PDAM Jeneponto sedang bergulir.
-Tuntaskan Hak-hak karyawan yang belum terbayarkan yang belum terpenuhi dan kewajiban PDAM yang lainnya.
-BPJS Kesehatan yang tertunggak dua bulan sebanyak Rp 16 juta.
-Asuransi Bumi Putra yang tertunggak enam bulan sebanyak Rp 73 juta.
-Dana Jamsostek yang tertunggak enam bulan sebanyak Rp 65,5 juta.
-Angsuran pembayaran kredit karyawan di BRI bulan Juni belum disetor sebanyak 56 juta.
-Gaji sebagian karyawan yang tidak diberikan sebanyak 12 orang.
-Ansuran pembayaran PDAM Jeneponto ke Inkop Pamsi yang tidak disetor sebanyak Rp 439 juta.
Dengan alasan perkara PDAM ini, para karyawan pun mendesak Bupati Jeneponto Iksan Iskandar segera mencopot Ditektur PDAM Jeneponto Amri Mahadi Kulle.
Karyawan menduga manajemen PDAM terlibat korupsi kas IKK Bontojai sebanyak 180 juta.
Pendemo mencari Iksan Iskandar, Wakil Bupati Jeneponto Mulyadi Mustamu, dan Sekkab Jeneponto Muh Syarif. Namun, ketiganya tidak ada di kantor selama aksi berlangsugn.
Pengunjuk rasa kemudian melanjutkan aksi ke kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto, Jl Sultan Hasanuddin, Binamu. (*)
 
Penulis: Muslimin Emba
Editor: Ilham Mangenre
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help