TribunTimur/
Home »

Luwu

Komisi C DPRD Luwu Gebrak Meja, Desak Penambang Aspal Ilegal PT Harfiah Ditutup

"Jika dibiarkan, jalan di sana akan ambruk, sementara di bawahnya ada bendungan Matoppe. Pokoknya tambang itu harus ditutup,"

Komisi C DPRD Luwu Gebrak Meja, Desak Penambang Aspal Ilegal PT Harfiah Ditutup
Desy Arsyad/tribunluwu.com
Komisi C DPRD Kabupaten Luwu rapat membahas aktivitas pertambangan Asphalt Mixing Plant (AMP) PT Harfiah, di ruang komisi C, DPRD Luwu, Belopa, Jumat (14/7/2017). 
Laporan Wartawan TribunLuwu.com, Desy Arsyad

TRIBUNLUWU.COM, BELOPA- Komisi C DPRD Kabupaten Luwu rapat membahas aktivitas pertambangan Asphalt Mixing Plant (AMP) PT Harfiah, di ruang komisi C, DPRD Luwu, Belopa, Jumat (14/7/2017).
PT Harfiah beroprerasi di Desa Kadong-kadong, Kecamatan Bajo Barat, Luwu.
Rapat komisi C dan PT Harfiah ini menyusul unjuk rasa warga Bajo Barat kemarin. Warga menuntut pengaspalan jalan dan menuntut PT Harfiah ditutup.
Komisi C, dalam rapat ini, juga menghadirkan SKPD yang terkait izin PT Harfiah.
Rapat ini berlangsung alot. Anggota Komisi C sampai gebrak-gebrak meja.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Luwu, Luther Bija, melalui kepala bidang pengendalian PTSP Luwu, Yahrif, menyebut PT Harfiah tidak memiliki izin.
"Tahun 2015 kami pernah menyurat untuk melengkapi izin, tapi tidak pernah direspon oleh PT Harfiah. Sekarang, seluruh izin pertambangan sudah ditarik ke provinsi," kata Yahrif dengan nada tinggi.
Anggota Komisi C, Baso Arsyad, mengaku tidak terima warga dirugikan atas aktivitas PT Harfiah.
"Apa pun izin yang dimiliki PT Harfiah harus ditutup, apalagi kalau tidak memiliki izin. Aktivitas tambang di sana sudah merusak lingkungan. Ini sudah dari dua tahun lalu kita bahas, sampai sekarang tidak selesai," kata Baso sambil menggebrak meja.
Penambangan AMP PT Harfiah disebut perusak utama jalan poros Bajo Barat yang merupakan akses utama warga.
Tiap hari, truk-truk raksasa PT Harfiah mendominasi jalan tersebut.
"Jika dibiarkan, jalan di sana akan ambruk, sementara di bawahnya ada bendungan Matoppe. Pokoknya tambang itu harus ditutup,
lahan sawah milik warga sudah tujuh hektar hilang tergerus, belum lagi kebun warga yang tidak bisa ditanami karena debu dari aktivitas tambang," kata Anggota Komisi C, Summang. (*)
 
Penulis: Desy Arsyad
Editor: Ilham Mangenre
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help