Harkopnas ke 70
Sisa 152 Ribu Koperasi Aktif di Indonesia, 61 Ribu Telah Dibekukan
Sebagai penggerak usaha kecil dan menengah, koperasi telah menunjukkan daya tahannya terhadap goncangan ekonomi.
Penulis: Fahrizal Syam | Editor: Suryana Anas
Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid, menyebut hingga saat ini terdapat sekitar 152 ribu koperasi yang masih aktif di seluruh Indonesia.
"Koperasi yang tidak menjalankan kegiatan organisasi dan usaha telah dibekukan sebanyak 61 ribu unit koperasi. Sedangkan koperasi yang aktif sebanyak 152 ribu lebih yang tersebar di seluruh pelosok tanah air," kata Nurdin pada puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional, di Lapangan Karebosi Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (12/7/2017).
Baca: Presiden Jokowi Ajak Masyarakat Gelorakan Kembali Semangat Koperasi
Nurdin mengatakan, secara nasional, gerakan Koperasi telah menunjukkan peran maksimal penopang kebutuhan anggota yang sudah menembus angka 37.783.160 orang sampai tahun 2015, dan hal itu dibarengi dengan kualitas koperasi yang semakin baik.
"Sampai tahun 2017, volume usaha koperasi Indonesia telah mencapai Rp.266.134 miliar, dengan modal sendiri sebesar Rp.142.650 miliar, dan SHU sebesar Rp.17.320 miliar," ungkapnya.
Bakal Calon Gubernur Sulsel ini melanjutkan, sebagai penggerak usaha kecil dan menengah di seluruh pelosok negeri, koperasi telah menunjukkan daya tahannya terhadap goncangan ekonomi.
"Akan tetapi, sejumlah persoalan mendasar masih menghantui. Mulai dari sisi permodalan, perpajakan dan akses sumber daya ekonomi lainnya," tandasnya.
Ia melanjutkan, masyarakat koperasi Indonesia sangat menyambut salah satu agenda Nawacita Presiden, yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran.
"Kami mencatat, ada tiga kebijakan strategis untuk rakyat pada nawacita ketiga ini. Pertama, dana desa yang meningkat hingga 100% dalam dua tahun terakhir. Dari 20 triliun di tahun 2015, menjadi 40 triliun tahun 2016, dan naik lagi menjadi 60 triliun tahun 2017," ujarnya.
Selain itu, mengucurkan dana besar-besaran ke kampung dan desa dinilai sebuah kebijakan yang berpihak kepada rakyat, di tengah kondisi perekonomian nasional dan global yang belum pulih seutuhnya.
"Uang pajak rakyat, kini tidak lagi menumpuk di kota-kota saja, tetapi sudah masuk ke desa-desa, ke kampung-kampung di seluruh pelosok tanah air. Ini bukti nyata perwujudan membangun Indonesia dari kampung," ucapnya.
Kebijakan strategis lainnya yakni, memberikan jalan keluar, dalam masalah modal usaha untuk rakyat melalui KUR, dengan bunga rendah 9 % per tahun, demi meningkatkan produktivitas rakyat.
"Bunga KUR tersebut, adalah solusi tepat bagi rakyat, termasuk koperasi, untuk mendapatkan modal usaha. Mudah-mudahan, tahun depan, turun menjadi 7 persen," harapnya. (*)