TribunTimur/
Home »

Opini

OPINI: Koperasi, Identitas Bangsa yang Hilang! (1)

semoga di Kongres Koperasi di Makassar tercipta keinsyafan kolektip anak bangsa menjadikan koperasi sebagai filar ekonomi nasional.

OPINI: Koperasi, Identitas Bangsa yang Hilang! (1)
dok.tribun
Opini Arman Arfah, Pemerhati Masalah Koperasi, di halaman 18 Tribun Timur cetak edisi Rabu, 12 Juli 2018 

Arman Arfah
Pemerhati masalah koperasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Di penghujung jalan, di tepian kota yang tidak jauh dari pusaran keramaian, seorang kakek menerawan hampa. Dia menatap langit kehidupan dengan tatapan kosong, seolah kehidupan akan sirnah, seiring bertambahnya umur dan berjalannya waktu.

Sang kakek tersebut menghela nafas panjang, sembari berucap, “Hari ini tepat tanggal 12 Juli 2017, Koperasi Indonesia genap berumur 70 tahun. Umur yang sudah terbilang sepuh pada bilangan manusia.”

Sang kakek yang sehari-harinya bergelut dalam dunia perkoperasian, menampakkan ekspresi kegelisahan dengan penuh tanya? Kenapa di umur gerakan koperasi yang semakin usur, mayoritas anak bangsa masih terkulai dalam lingkaran kemiskinan, pengangguran, keterbeakangan. Meratapi nasib susahnya mendapatkan pekerjaan, kesejahteraan makin jauh dari bayang-bayang kehidupan, bagaikan fatamorgana diterik sinar mentari.

Derita terus berkepanjangan! Apa yang salah dalam pengelolaan negara? Mungkinkah bangsa ini dapat eksis di tengah persaingan pasar global?

Alih-alih mendambakan kedaulatan dan kemandirian apatah lagi kesejahteraan di Tanah Air dimana beta dilahirankan dan dibesarkan, malah yang semakin nyata adalah jurang si kaya dan si miskin yang makin melebar, gini rasio rasio makin dalam. Pembangunan hanya dinikmati segelintir orang dan kehancuran lingkungan akibat eksploitasi besar-besaran sumber daya ekonomi. Belum lagi budaya korupsi, merebak dan tumbuh subur di mana-mana.

“Arus jalan ekonomi yang kita tempuh bukannya mendekatkan kita pada cita-cita luhur pendiri bangsa ini,” timpal sang kakek. Dengan semangat berapi-api, laksana dosen, sang kakek memberi kuliah pengantar filsafat ekonomi. Ketimpangan struktur ekonomi dan kehidupan sosial akibat kesalahan menafsirkan arah tujuan UUD 1945.

Pelaku ekonomi rakyat yang selalu disebut sektor usaha mikro, kecil dan koperasi yang mayoritas ± 99 %, hanya menikamati ± 45 % (kue produksi nasional). Sebaliknya pelaku usaha konglomerasi ± 1% justeru menikamti ± 55 % (kue produksi nasional). Apakah ini wujud ketidakadilan dan kekeliruan para pemimpin bangsa dalam mengelola negara? Sementara pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan “bumi air dan seluruh apa yang ada didalamnya dipergunakan sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat.

Gerakan Koperasi
Banyak pemikir ekonomi menyangsikan koperasi sebagai jalan alternatif dalam memperkokoh nasionalisme ekonomi. Mereka hanya melihat koperasi hanya sebagai wadah pemberdayaan.

Padahal dalam struktur bernegara, koperasi yang dirumuskan dalam pasal 33 UUD 1945 secara jelas dalam struktur perekomian nasional sebagai payung perekonomian, yang menjadi harapan dalam membangun kedaulatan ekonomi. Koperasi harus dipahami dalam muatan ideologi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang hadir menyuguhkan metode pengelolaan ekonomi negara dengan prinsip kegotongroyongan yang didasarkan pada persamaan hak, keadilan, dan kepemilikan bersama.

Halaman
12
Editor: AS Kambie
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help