TribunTimur/

Munandar Wijaya Nilai Langkah DPW Gerindra Sulbar Keliru

Munandar mengungkapkan, Pasca pemilihan Gubernur 2017, SK kembali tersebut di masukkan DPD Gerindra ke DPRD untuk di proses

Munandar Wijaya Nilai Langkah DPW Gerindra Sulbar Keliru
nurhadi/tribunsulbar.com
Munandar Wijaya 

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Dewan Pimpinan Daerah (DPW) Gerindra Sulbar berencana akan melaporkan Ketua DPRD Sulbar terkait proses usulan penggantian wakil ketua DPRD Sulbar sekaligus Ketua Fraksi Gerindra Sulbar yang diduduki Munandar Wijaya, karena dinilai melakukan perlambatan proses tersebut.

Hal itu mendapatkan tanggapan keras dari Munandar Wijaya yang saat ini masih menduduki jabatan sebagai wakil ketua DPRD Sulbar. Ia menilai langkah yang akan dilakukan oleh DPW Gerindra Sulbar telah keliru dan tidak mendasar.

Menurutnya, tidak ada unsur yang memenuhi sebagaimana yang dimaksud oleh DPW Gerindra Sulbar untuk dorong DPRD menggelar paripurna penggeseran anak Bupati Mamasa itu.

"Pahami dulu aturannya baru komentar. Karena semua ada mekanismenya di DPRD. Jangan asal-asal karena justru akan bermasalah bila menyalahi mekanisme sesuai peraturan yang berlaku," tegas Munandar via BBM kepada TribunSulbar.com.

"Perlu di pahami terkait SK yang di maksudkan itu tahunnya tahun 2015, pasca SK itu keluar kami di sidang di Majelis kehormatan partai DPP Gerindra, dan keputusan Majelis kehormatan partai saya tetap melaksanakan tugas selaku Wakil ketua DPRD Sulbar karena tidak ditemukan adanya pelanggaran," ujar Munandar menambahkan.

Munandar mengungkapkan, Pasca pemilihan Gubernur 2017, SK kembali tersebut di masukkan DPD Gerindra ke DPRD untuk di proses, dan DPRD merespon surat tersebut dengan mengirim surat ke DPP gerindra untuk mempertanyakan status SK tersebut. Namun hingga saat ini belum ada surat jawaban dari DPP Gerindra.

"Artinyakan itu berporses, jadi tunggu saja surat jawaban dari DPP Gerindra bila memang keinginan menggantikan saya itu dari DPP Gerindra, bukannya oknum di DPD," tulisnya lagi.

Menurutnya, hal yang kemudian perlu di perjelas pelanggaran apa yang ia lakukan sehingga DPD sangat ingin menggantikan posisi sebagai wakil ketua DPRD Sulbar.

"Aturan pimpinan DPRD itu jabatan 5 tahun, boleh di gantikan bila berhalangan tetap, meninggal dunia, mengundurkan diri atau bermasalah hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Jangan se enak mau gonta ganti posisi,"pungkasnya.

"Saya diam selama ini karena saya menghargai dan menjaga nama baik partai Gerindra, dan saya paham betul aturannya sehingga saya diam saja. Fokus menjalankan tupoksi di DPRD sebagai wakil rakyat," lanjutnya.

Ia menuturkan, Pimpinan DPRD Sulbar baru akan membahas hal tersebut bila DPP Gerindra sudah membalas surat DPRD, bila surat tersebut belum mendapatkan balasan, maka tidak ada proses yang boleh berjalan.

Penulis: Nurhadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help