Anda Cumlaude? Ternyata Ada Formasi Khusus untuk Jadi CPNS

TRIBUN-TIMUR.COM - Pemerintah membuka kesempatan bagi lulusan sarjana hukum untuk menjadi calon hakim.

Jabatan tersebut akan ditugaskan pada tiga lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA) di seluruh Indonesia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur menegaskan, pihaknya bersama MA dan instansi terkait lainnya sudah melakukan kajian mendalam, sehingga dipastikan tidak bertentangan dengan aturan perundangan dalam rekruitmen calon hakim.

“Rekruitmen ini dilakukan untuk calon hakim dari jalur CPNS. Jadi tidak ada masalah,” ujarnya di Jakarta, Rabu (12/7/2017), sebagaimana disalin dari laman Menpan.go.id.

Menteri juga mengatakan, seleksi CPNS untuk calon hakim ini dilakukan melalui tiga jalur, yakni jalur umum, lulusan cumlaude dan afirmsi untuk putra-putri Papua dan Papua Barat.

Formasi untuk MA sejumlah 1.684 calon hakim pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.

Untuk posisi calon hakim ini, kualifikasi hanya untuk sarjana hukum, sarjana syariah dan, sarjana hukum Islam.

Untuk formasi umum, dialokasikan 1.484 kursi, dengan rincian yakni 907 formasi untuk cakim pada peradilan umum, 543 formasi untuk cakim pada peradilan agama, dan 34 formasi untuk cakim pada peradilan tata usaha negara.

Sementara untuk formasi lulusan cumlaude, terdapat 168 formasi, dengan rincian yakni 103 formasi untuk cakim pada peradilan umum, 62 formasi untuk cakim pada peradilan agama, dan tiga formasi untuk cakim pada peradilan agama.

Terakhir untuk formasi khusus putra-putri Papua dan Papua Barat, kuotanya 32 kursi, yakni 20 untuk cakim pada peradilan umum, 11 kursi untuk cakim pada peradilan agama, dan satu formasi untuk cakim pada peradilan tata usaha negara.

Bagi lulusan sarjana syariah atau sarjana hukum Islam hanya dapat mendaftar untuk cakim pada peradilan agama, sedangkan sarjana Hukum dapat memilih salah satu dari ketiga peradilan.

Kepala Badan Urusan Administrasi MA, Aco Nur mengatakan, saat ini sedang mengalami krisis hakim.

“Sudah tujuh tahun tidak dilakuan rekruitmen hakim. Benar-benar sangat kurang. Untuk pengadilan di tingkat pertama, paling banyak hanya ada lima hakim,” ujarnya.