TribunTimur/

Punya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wantannas Kaji Parepare

Sembilan orang Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Republik Indonesia (RI) berkunjung ke Kota Parepare, Selasa (9/5/2017).

Punya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wantannas Kaji Parepare
HANDOVER
tim Wantannas bersama Sekda Parepare, Mustapa Mappangara ( kanan) 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Mulyadi

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE - Sembilan orang Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Republik Indonesia (RI) berkunjung ke Kota Parepare, Selasa (9/5/2017).

Tujuan kedatangan Tim Wantannas yang dipimpin Khoirun Arifin tersebut guna melakukan kajian, karena Parepaa dianggap memiliki potensi sumber daya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Sekretaris Daerah (Sekda),Mustapa Mappangara yang menerima kunjungan dari tim non kementerian ini menyampaikan hal hal yang terkait kemajuan yang terjadi di kota parepare tiga tahun terakhir.

"Kota kecil dengan luas hanya 90 km persegi dalam tiga tahun terakhir lagi giat-giatnya dalam pembangunan infrastruktur," jelas mantan Kadis Pendidikan Parepare ini dihadapan Wantannas.

 Sekretaris Daerah menitipkan beberapa hal untuk disampaikan kepada Dirjen Wantannas, di antaranya  pembangunan kereta api dan pembangunan tol laut yang sampai sekarang masih mengalami kendala.

Pada acara tersebut juga digelar dialog yang membahas mengenai ketahanan dan pengamanan di kota parepare diantaranya, narkoba, teoris.

Pada pemaparan ketua Tim Wantannas Khoirul Arifin menyampaikan lembaga non struktural yang dibawahi langsung oleh Presiden RI. Lembaga ini bertugas memberi masukan kepada presiden terkait isu-isu ketahanan nasional, baik diminta mapun tidak diminta.

Terkait kunjungannya di Parepare, tim Wantannas mencari dan mengumpulkan data dengan cara berdiskusi dengan masyarakat, maupun pemangku kepentingan terkait isu sosial ekonomi, politik maupun isu lainnya. Hasil diskusi itu akan ditampung kemudian akan dikomperehensifkan.

Jika memang ada masalah, Wantanas bisa membantu mencarikan solusinya. Apakah dengan menghubungi kementerian terkait, atau kepada instansi negara lainnya.(*)

Penulis: Mulyadi
Editor: Ina Maharani
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help