TribunTimur/

Pungut Rp 350 Ribu untuk Pendaftaran Balon, Hanura Parepare Dituding Langgar UU Parpol

Hal ini disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Laode Arumahi, Selasa (9/5/2017).

Pungut Rp 350 Ribu untuk Pendaftaran Balon, Hanura Parepare Dituding Langgar UU Parpol
Hanura

Laporan Wartawan Tribun Timur, Mulyadi

TRIBUN-TIMUR.COM,PAREPARE-Tindakan pungutan biaya pengambilan formulir sebesar Rp 350 ribu dan pendaftaran Bakal Calon (Balon) Wali Kota di Hanura Parepare dituding langgar Undang-Undang Partai Politik (Parpol).

Hal ini disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel, Laode Arumahi, Selasa (9/5/2017).

Laode menjelaskan, larangan menerima uang dalam rangkaian proses pencalonan tertuang dalam Pasal 47 UU Nomor 8 Tahun 2015.

Baca: Daftar di Hanura Parepare, Ambil Formulir Bayar Rp 350 Ribu, Kembalikan Rp 15 Juta

Baca: Hanura Parepare Cari Balon Wali Kota

"Sanksi bagi Parpol atau gabungan Parpol yang terbukti (melanggar UU) maka tidak bisa mengajukan calon di Pilkada berikutnya dan calon yang terbukti bisa didiskuafikasi, "terangnya.

Penjaringan yang dilakukan DPC Hanura Parepare yang Sekretariatnya terdapat di jalan Abdul Rasyid ini secara terang-terangan menyebutkan persyaratan transaksional bagi kandidat yang ingin mengendarai partainya.(*)

Penulis: Mulyadi
Editor: Ina Maharani
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help