TribunTimur/
Home »

News

» Jakarta

Pilgub DKI Jakarta

Alasan Ahok Tolak Program Anies-Sandi Dibiayai APBD-P 2017

Sehingga hampir dipastikan pengesahan APBD-P DKI 2017 dilakukan saat Anies-Sandi resmi memerintah.

Alasan Ahok Tolak Program Anies-Sandi Dibiayai APBD-P 2017
HAND OVER
Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi janjinya untuk menemui Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2017) pagi. 

JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM - Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.

Keduanya dijadwalkan akan dilantik pada Oktober 2017.

Jika mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, Oktober adalah bulan di mana dilakukan pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P).

Sehingga hampir dipastikan pengesahan APBD-P DKI 2017 dilakukan saat Anies-Sandi resmi memerintah.

Kendati demikian, seperti pada umumnya, pengesahan APBD-P DKI 2017 tentu akan melewati proses penyusunan dan pembahasan.

Proses ini akan terjadi sebelum Anies-Sandi menjabat, atau tepatnya saat Pemprov DKI masih dipimpin oleh Gubernur petahana, Basuki Tjahaja Purnama.

Kondisi itulah yang kini memunculkan polemik.

Dalam berbagai kesempatan, Ahok, sapaan Basuki menyatakan APBD-P 2017 masih di bawah kewenangan pemerintahannya dan Wakil Gubernur, Djarot Saiful Hidayat.

Ahok tidak mengizinkan tim Anies-Sandi mengubah banyak APBD-P 2017.

Sebab, Ahok dan Djarot masih ingin menyelesaikan program prioritas.

Halaman
1234
Editor: Edi Sumardi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help