TribunTimur/

SP3 Kasus Pungli Pasar Lakessi, ACC Surati Kejati Sulselbar

Wiwin mengaku telah menyurati Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar atas penghentian perkara ini.

SP3 Kasus Pungli Pasar Lakessi, ACC Surati Kejati Sulselbar
HANDOVER
ACC Surati Kejati Sulselbar Soal SP3 Kasus Pungli Pasar Lakessi

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Lembaga Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi menyayangkan penghentian kasus dugaan pungli serta proyek pembangunan Pasar Lakessi oleh Kejaksaan Tinggi Sulselbar. Penghentian kasus ini dianggap sarat intervensi politis.

"Beberapa waktu lalu Kejati menyatakan telah menaikkan status kasus ini ke penyidikan. Berarti ada 2 alat bukti/ bukti permulaan yang cukup terkait unsur tipikor yang ditemukan," kata Staf Badan Pekerja ACC Wiwin Suwandi.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kata Wiwin ditemukan adanya kerugian negara yang tidak masuk ke kas daerah. Penyidik Kejati telah beberapa kali memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan.

"Tiga fakta itu menguatkan dugaan bahwa kasus ini terindikasi Tipikor," sebutnya.

Wiwin mengaku telah menyurati Kepala Kejaksaan Tinggi Sulselbar atas penghentian perkara ini. Surat itu ditembuskan langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Kejaksaan.

Surat itu berisi permintaan salinan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) dua kasus korupsi Pasar Lakessi. Keduanya adalah, pembangunan proyek Pasar sejak 2012 dan sewa lods yang tidak masuk ke kas daerah.

" Kemarin kami telah bersurat ke Kejaksaan dan meminta dokumen dokumen penghentian diserahkan," sebutnya.

Sebelumnya Kepala Seksi Penerangan Kejati Sulselbar, Salahuddin membenarkan penghengtian dan mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) kasus dugaan pungli serta proyek pembangunan pasar Lakessi.

"Kasus itu sudah lama dihentikan penyidikanya, kalau tidak salah sebelum Kajati baru menjabat dan saat itu masih dijabat oleh Hidayatullah," sebutnya.

Penerbitan penghentian penyidikan perkara ini karena kasus tersebut tidak memenuhi tiga unsur tindak pidana korupsi. Perkara itu tidak ditemukan adanya unsur kerugian negara yang ditimbulkan dalam proyek itu.

Sementara masalah dugaan pungutan senilai Rp 17 miliar, kata Salahuddin, uang itu ada tersimpan di Kas Daerah.

"Bagaiamana bisa kita lanjutkan penyidikan kalau tidak ada unsur kerugian ditemukan. Itu sama dengan memaksakan namanya" paparnya.

Adapun kasus ini berawal muncul setelah calon ribuan pedagang menggugat Pemkot Parepare karena tak mendapatkan los meski sudah membayar .

Uang itu diduga dimanfaatkan oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. Pungutan itu sebesar Rp1,7 M diendapkan di bank swasta. Berdasarkan bukti awal dalam kasus itu, ditemukan kuitansi dari sekitar 1.600 pemilik lods yang dipungut sejak 2012.(*)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help