TribunTimur/
Home »

Opini

Arbitrase dan Sengketa Dagang di Makassar

penyelesaian sengketa dagang melalui lembaga arbitrase masih jarang ditempuh banyak pihak, termasuk di Sulawesi Selatan.

Arbitrase dan Sengketa Dagang di Makassar
dok.tribun
Opini M Jamil Misbach di Tribun Timur cetak edisi Kamis (4/5/2017) halaman 18 

Oleh: M Jamil Misbach SH MH
Ketua Peradi Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Penyelesaian sengketa dagang baik domestik maupun internasional semula diselesaikan oleh lembaga peradilan umum (litigasi). Namun dengan pertimbangan pertimbangan tertentu, sengketa dagang internasional dapat pula diselesaikan melalui lembaga di luar sidang pengadilan (non litigasi).

Penyelesaian dagang melalui lembaga peradilan umum dilangsungkan oleh lembaga pengadilan negeri. Sedangkan penyelesaian sengketa dagang melalui lembaga nonlitigasi diselenggarakan oleh lembaga arbitrase.

Namun nampaknya penyelesaian sengketa dagang melalui lembaga arbitrase masih jarang ditempuh banyak pihak. Termasuk di Sulawesi Selatan. Padahal model ini dinilai memiliki banyak manfaat dibanding memilih jalur peradilan umum.

Arbitrase adalah suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang (atau lebih) maupun dua kelompok (atau lebih) kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh suatu keputusan final dan mengikat. (Priyatna Abdurrasyid, 2002).

Sementara pihak ketiga atau pihak (pihak) netral atau arbitrator yang secara khusus ditunjuk untuk menyelesaikan perkara adalah orang yang mempunyai kualifikasi pengalaman, pengetahuan dan kemampuan yang berkualitas dalam menangani perkara yang diberikan oleh para pihak.

Para arbitrator diharapkan memutuskan sengketa menurut hukum tertulis, hukum kebiasaan dan doktrin hukum yang berlaku dalam perkara yang ditangani. Penyelesaian perkara melalui arbitrase dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh para pihak yang berperkara saja.

Dalam praktiknya, biasanya penyerahan sengketa ke suatu badan peradilan tertentu, termasuk arbitrase, termuat dalam klausul penyelesaian sengketa dalam suatu kontrak. Biasanya judul klausul tersebut ditulis secara langsung dengan ‘Arbitrase’. Kadang istilah lain yang digunakan adalah ‘choice of forum’ atau’choice of jurisdiction’.

Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu submission clause, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum sengketanya lahir (klausul arbitrase atau arbitration clause) dan harus tertulis.

Sistem hukum nasional dan internasional mensyaratkan ini sebagai suatu syarat utama untuk arbitrase. Perjanjian Arbitrase pun harus dibuat memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektifnya, perjanjian harus dibuat oleh pihak-pihak yang telah cakap bertindak dalam hukum dan sepakat antara kedua belah pihak, perjanjian tersebut harus dibuat oleh pihak-pihak yang demi hukum dianggap mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian.

Syarat objektif, hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Arbitrase sekarang diatur diatur UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Namun tidak semua sengketa keperdataan dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanya bidang tertentu yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.30 tahun 1999 yaitu sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”.

Nah yang termasuk dalam ruang lingkup perdagangan yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak kekayaan intelektual (HAKI). Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Adanya peluang baik ini dan mempertimbangkan Makassar sebagai gerbang bisnis Indonesia timur, maka para pengusaha agro, pemilik pabrik, notaris, advokat, dan pelaku bisnis eskpor impor penting untuk mengenal dan mengetahui lebih dalam lagi tentang adanya penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan di luar persidangan (litigasi) di pengadilan negeri, pengadilan niaga atau pengadilan lainnya yakni menggunakan lembaga arbitrase.(*)

Editor: AS Kambie
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help