TribunTimur/
Home »

Opini

Salah Alamat Hak Angket DPR RI

Hal inilah yang menjadi pemicu diusulkannya hak angket oleh beberapa anggota dewan terhadap KPK.

Salah Alamat Hak Angket DPR RI
handover
Abdul Rauf Alauddin Said

Abdul Rauf Alauddin Said

Magister Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada
Jogjakarta

ADALAGI ribut-ribut di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai hak angket yang diusulkan oleh beberapa anggota DPR komisi III terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Secara singkat alasan pengusulan hak angket yang digelindingkan oleh sejumlah anggota DPR terhadap KPK dipicu pada saat sidang kasus korupsi KTP elektronik (E-KTP) digelar di pengadilan tipikor, Jakarta, 31 maret 2017.

Dalam sidang tersebut, penyidik KPK mengatakan bahwa dalam BAP salah satu tersangka korupsi E-KTP menyebutkan beberapa nama-nama anggota DPR yang masih aktif.

Hal inilah yang menjadi pemicu diusulkannya hak angket oleh beberapa anggota dewan terhadap KPK.

Upaya pengusulan hak angket DPR tersebut medapat respon oleh publik.

Tidak sedikit yang mengatakan bahwa upaya pengusulan hak angket tersebut untuk menghambat kinerja KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukumnya.

Dalam hal ini membongkar kasus megakorupsi E-KTP yang melibatkan banyak nama-nama besar baik dalam lingkungan DPR maupun dalam istitusi pemerintahan pada saat itu.

Usulan hak angket oleh beberapa anggota dewan tersebut kemudian manjadi pembicaraan hangat oleh para sarjana untuk kembali melihat dan membaca terkait ikhwal hak angket yang dimiliki oleh DPR sebagai hak yang diamanatkan langsung oleh konstitusi.

Halaman
1234
Penulis: Mahyuddin
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help