TribunTimur/

Lagi, Polda Janji Serahkan Berkas Tersangka Korupsi Lab UNM Pekan Ini ke Kejaksaan

"Kita sudah penuhi petunjuk Jaksa. Dalam waktu dekat ini berkas tersangka kita akan kembalikan ke Kejaksaan untuk diteliti,"kata penyidik

Lagi, Polda Janji Serahkan Berkas Tersangka Korupsi Lab UNM Pekan Ini ke Kejaksaan
TRIBUN TIMUR/ FAHRIZAL SYAM
Subdit III Ditkrimsus Polda Sulsel memeriksa pembangunan gedung Lab Terpadu Fakultas Teknik UNM, Selasa (12/4/2016). 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Berkas empat tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi laboratorium Fakultas Tehnik Universitas Negeri Makassar (UNM) hingga saat ini masih terus bolak balik ke meja penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel.

Padahal kasus ini sudah bergulir hampir setahun lebih. Kejaksaan Tinggi Sulselbar beberapa kali mengembalikan berkas tersangka ke penyidik Polda Sulsel karena dinyatakan belum rampung dan harus dilengkapi sesuai denga petunjuk Jaksa Peneliti.

"Kita sudah penuhi petunjuk Jaksa. Dalam waktu dekat ini berkas tersangka kita akan kembalikan ke Kejaksaan untuk diteliti,"kata penyidik Dit Reskrimsus Polda, IPTU Jabbar.

Menurur Jabbar pihaknya berharap setelah penyerahan berkas itu, Kejaksaan segera menyatakan berkas perkara lengkap atau P21. Sehingga, empat tersangka dalam perkara ini segera dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan.

Berkas yang diserahkan itu, milik tersangka Direktur Utama PT Jasa Bhakti Nusantara berinial ER; Dosen Fakultas Tehnik UNM, JA; Pejabat Pembuat Komitmen, ML; dan Konsultan Manajemen Konstruksi, SA.

Penetapan empat tersangka sesuai hasil penyelidikan penyidik Polda Sulsel. Penyidik menemukan proyek yang menghabiskan anggaran puluhan miliar itu tidak sesuai dengan spesifikasi.

Pembangunan proyek Lab tidak sesuai dengan perencanaan atau kontrak yang telah mereka sepakati antara PT Jasa Bhakti Nusantara dengan pihak UNM. Pembangunan yang seharunya menyelesaikan empat lantai di Blok, justru tidak selesai pada tahun anggaran akhir Desember 2015.

Sementara dalam perjanjian juga dijelaskan bahwa pengerjaan harus dimulai paling lambat sehari setelah SPMK diterbitkan. Apabilah PT tersebut tidak mampu menyelesaikan dengan batas waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan denda.

Selain itu, pembayaran tidak sesuai dengan progres pekerjaan. Pembayaran prestasi kepada PT Jasa Bhakti selaku kontraktor diserahkan secara lunas atau secara 100 persen pada 21 Desember 2015, meskipun pembangunan belum selesai.

Padahal dalam perjanjianya telah mereka sepakati, pembayaran pertama dan kedua bisa dilakukan pihak pertama ke pihak kedua sebesar 25 persen atau Rp 8,738 miliar ketika bobot pekerjaaan mencapai 30 persen.

Sementara pembayaran ketiga atau terakhir bisa dilakukan sebesar 45 persen atau Rp 15,729 miliar ketika bobot mencapai 100 persen. Sedangkan sisa pembayaran 5 persen atau Rp 1,747 miliar merupakan retensi akan dibayarkan setelah pihak kedua menyerahkan berita acara serah terima kedua.

Ironisnya lagi, pembayaran diluar dari kontrak kerja disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen, ML. Tidak hanya PPK, juga disetujui pejabat tinggi UNM pasa saat itu, bahwa pembangunan laboratorium terpadu telah selesai.(*)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help