TribunTimur/

Tilep Dana Pengadaan Bibit, Pejabat BKP Toraja Utara Dituntut 2 Tahun Penjara

Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar telah menolak lima saksi terdakwa dalam persidangan, awal Maret 2017.

Tilep Dana Pengadaan Bibit, Pejabat BKP Toraja Utara Dituntut 2 Tahun Penjara
ilustrasi

TRIBUNTORAJA.COM, MAKALE - Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Tana Toraja menuntut terdakwa kasus korupsi di Badan Ketahanan Pangan (BKP), Damaris, dengan dua tahun penjara.

"Selain tuntutan primer, terdakwa Damaris juga kami tuntut subsider tiga bulan penjara atau denda Rp. 50 juta," kata Kepala Seksi Intelejen Kejari Tana Toraja, Amri Kurniawan, kepada TribunToraja.com, melalui telepon, Kamis (20/4/2017) malam.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Toraja Utara itu dinilai merugikan negara sebslesar Rp 640 juta pada anggaran pengadaan bibit di BKP senilai Rp 1,6 miliar, tahun 2013 lalu.

Baca: Istri Anggota DPRD Toraja Utara Disebut Ikut Nikmati Dana Korupsi di BKP

"Pekan depan Majelis Hakim pengadilan Tipikor Makassar akan ketukkan palu dan untuk kasus korupsi berjamaah ini selain Damaris, kami juga tetapkan mantan bendahara BKP Toraja Utara inisial RA sebagai tersangka kedua," ujar Amri.

Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar telah menolak lima saksi terdakwa dalam persidangan, awal Maret 2017.

Majelis Hakim Tipikor juga memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan, serta menunda penentuan biaya perkara sampai putusan akhir.

Baca: Eksepsi Terdakwa Kasus Korupsi Badan Ketahanan Pangan Toraja Utara Ditolak Majelis Hakim

Damaris merupakan pejabat pembuat komitmen program pengadaan bibit dengan nilai anggaran Rp 1,1 miliar dari APBD Perubahan tahun 2013.

Berdasarkan putusan sela itu terungkap nama-nama pejabat Toraja Utara yang ikut menikmati uang rakyat tersebut.(*)

Penulis: Yultin Rante
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help