Home »

Lutra

DPRD Luwu Utara Pertanyakan Program SK 300 Guru Sukarela

Dia meminta Dinas Pendidikan selaku leading sektor program berhati-hati agar tidak tersangkut kasus hukum.

DPRD Luwu Utara Pertanyakan Program SK 300 Guru Sukarela
chalik/tribunlutra.com
Karemuddin. 

Laporan Wartawan TribunLutra.com, Chalik Mawardi

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Program pengusulan pemberian Surat Keputusan (SK) bupati bagi 300 guru sukarela Luwu Utara, Sulsel dipertanyakan legislator.

"Karena itu pelanggaran jika mengacu pada PP 48 tahun 2005," ujar anggota DPRD Luwu Utara Karemuddin kepada TribunLutra.com, Selasa (18/4/2017).

Dia meminta Dinas Pendidikan selaku leading sektor program berhati-hati agar tidak tersangkut kasus hukum.

"Jangan sampai niat baik berujung kesalahan dan melabrak aturan," kata Karemuddin.

Baca: Guru Sukarela di Kambisa Luwu Utara Laporkan Suami ke Polisi, Ini Sebabnya

Dinas Pendidikan Luwu Utara bakal mengusulkan 300 guru tenaga sukarela SD dan SMP ke bupati untuk diberikan SK.

Kepala Dinas Pendidikan Luwu Utara Jasrum mengatakan, pemberian SK tersebut diperuntukkan bagi guru sukarela yang sudah lama mengabdi.

"Guru sukarela yang ingin kita SK-kan adalah mereka yang sudah lama mengabdi," tutur Jasrum belum lama ini.

Tujuan pemberian SK agar tenaga sukarela bisa mendapatkan honor yang bersumber dari APBD Luwu Utara.

"Karena saat ini tidak ada lagi dana gratis. Sehingga kita coba untuk memberikan honor kepada guru sukarela melalui APBD," ucap Jasrum.(*)

Penulis: Chalik Mawardi
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help