Aksi Berantas Pungli di Sulsel

Giliran BKD Makassar Bakal Periksa Lurah Masale, Soal Pungli di Kantornya

Sekretaris BKD Makassar Basri Rakhman mengatakan agenda pemanggilan Lurah Masale Hj Maemunah ini karena melanggar kode etik disipilin kepegawaian.

Giliran BKD Makassar Bakal Periksa Lurah Masale, Soal Pungli di Kantornya
TRIBUN TIMUR/SALDY
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Makassar Basri Rakhman 

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Kasus dugaan praktik pungutan liar di Kelurahan Masale memasuki babak baru. Setelah Wali Kota Makassar Danny Pomanto yang menyatakan kekecewaannya terhadap Lurah Masale, giliran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Makassar yang menjadwal untuk memeriksa Lurah bersangkutan.

Sekretaris BKD Makassar Basri Rakhman mengatakan agenda pemanggilan Lurah Masale Hj Maemunah ini karena melanggar kode etik disipilin kepegawaian.

Atas kelakuan "oknum" di Kelurahan Masale, salah satu warganya mengeluh di media sosial (Facebook), karena dibebankan bayaran Rp 200 ribu hanya untuk pembayaran keterangan domisili.

"Atas kejadian itu citra Pemkot Makassar kembali tercoreng. Nah, makanya kami akan periksa lurah bagaimana ia mengawasi pelayanan di kantornya. Hasil pemeriksaannya nanti akan kita ekspose sebagai klarifikasi dari keluhan masyarakatnya," ujar Basri, Minggu (9/4/2017).

Baca: Warga Dimintai Rp 200 ribu, untuk Keterangan Domisili di Masale Panakkukang

Baca: Lurah Masale Akui Ada Aksi Minta Uang ke Warga di Kantornya, Ini Alasannya

Lanjut Basri, pelanggaran disiplin kepegawaian doatir dalam PP 53. Aturan kode etik kepegawaian ini menetapkan snaksi krpada kepagawai yang melakukan pelanggaran. Sankisnya mulai dari teguran, hingga pemecatan sebagai PNS.

Sementara itu  Camat Panakkukang M Thahir Rasyid mengatakan pihaknya tak bisa memberikan sanksi kepada Lurah Masale jika terbukti melakukan permintaan kepada warganya.

"Saya sebatas memberikan pembinaan, jika memang dia melanggar tentunya ada perangkat kerja yang menangani. Bisa saja BKD atau Inspektorat," ujar Thahir.

Atas kejadian ini Thahir menuturkan permohonan maaf ke warganya jika ini betul terjadi.

Sebelumnya, Lurah Masale Hj Maemuna angkat bicara mengenai keluhan warganya, Hilda, yang diminta bayar Rp 200 ribu hanya untuk pengurusan keterangan domisili.

Hj Maemuna membenarkan kejadian ini. Ia mengaku kejadian ini berlangsung sejak Januari lalu. Saat itu, dia (Hj Maemuna) baru saja dilantik menjabat Lurah di Masale.

"Ini kejadiannya sudah lama mi, baru-baruka itu di lantiik. Waktu itu saya sementara beradaptasi dengan stafku," ujar Hj Maemunah, Sabtu kemarin.

Menurutnya, ada kebiasaaan yang tidak terpuji di Kelurahan Masale sebelum dirinya masuk menjabat Lurah di Masale. (*)

Penulis: Saldy
Editor: Ina Maharani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved