Akmal Pasluddin Minta Penyuluh Pertanian Jadi PNS Tanpa Batasan Umur

Politisi PKS DPR RI ini mempertanyakan perkembangan secara detail kontrak dan honor THL-TBPP dan meminta upaya Kementerian Pertanian untuk memperhatik

Akmal Pasluddin Minta Penyuluh Pertanian Jadi PNS Tanpa Batasan Umur
HANDOVER
Andi Akmal Pasluddin 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, meminta secara khusus kepada Kementerian Pertanian agar segera menyelesaikan status semua THL (Tenaga Harian Lepas) TBPP (Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) untuk menjadi PNS tanpa batasan usia baik melalui Peraturan Khusus atau Revisi UU ASN. Permintaan ini ia sampaikan langsung di hadapan Menteri Pertanian beserta seluruh jajaran eselon 1 dan eselon 2 pada rapat kerja DPR dan Kementerian Pertanian, Senin (3/4/2017).

"Saya secara pribadi mendapat banyak sekali aspirasi dan masukan dari penyuluh pertanian di berbagai daerah khususnya daerah pemilihan kami, Sulawesi Selatan II, bahwa sudah hampir 6 bulan honor para tenaga harian lepas (THL) banyak yang terkatung-katung," kata Akmal pada forum raker DPR RI dengan Kementerian Pertanian RI di Senayan, Jakarta, 

Politisi PKS DPR RI ini mempertanyakan perkembangan secara detail kontrak dan honor THL-TBPP dan meminta upaya Kementerian Pertanian untuk memperhatikan secara serius pada pengangkatan THL-TBPP ini menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara).

Akmal, Legislator Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II ini menerima berbagai aduan dan permintaan para penyuluh pertanian agar nasib mereka mendapat perhatian untuk perbaikan. Informasi yang ia dapat adalah honor THLTBPP sebagian besar banyak yang belum cair karena permasalahan perubahan kelembagaan penyuluh. Dengan perubahan ini, mengakibatkan perubahan nomenklatur di daerah.

“Saya berharap, Kementerian Pertanian dapat segera menyelesaikan status semua THL-TBPP ini. Perlahan tapi ada progress tidak menjadi masalah yang penting negara tidak mendzolimi abdinya meskipun hanya kontrak. Melalui Forum ini, saya juga berharap, bahwa pemerintah melakukan perbaikan Biaya Operasional (BOP) bagi Tenaga Kontrak Pendamping Perkebunan (TKP dan PPL TKP) karena masih sangat minim dan kurang layak dengan penambahan anggaran di RAPBNP 2017”, kata Puang Male sapaannya via rilis kepada tribun-timur.com, Selasa (4/4/2017).(*)

Penulis: Abdul Azis
Editor: Mansur AM
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved