TribunTimur/
Home »

Opini

opini

Sulawesi Selatan dan Hantu Rasio Gini

Pada September 2016, Sulawesi Selatan masuk sepuluh provinsi di Indonesia dengan rasio gini tinggi.

Sulawesi Selatan dan Hantu Rasio Gini
handover
Prof Darmawan Salman

Oleh: Prof Darmawan Salman
Penulis adalah Ketua Program Studi S3 Ilmu Pertanian, Unhas.

Ketimpangan antar lapisan masyarakat semakin tersadari sebagai masalah pembangunan nasional dan daerah. Bulan lalu, dua organisasi non pemerintah yakni Infid dan Oxfam menyampaikan laporan betapa Indonesia tengah menghadapi masalah ketimpangan.

Menurut analisis keduanya (Kompas, 24/2/2017), empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan hampir sama dengan 100 juta penduduk termiskin. Empat orang terkaya tersebut memiliki kekayaan 25 miliar dollar AS, lebih banyak dibanding total harta 100 juta penduduk termiskin yang nilainya 24 miliar dollar AS.

Ketimpangan ini, tidak hanya mengganggu pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, tetapi secara sosiologis juga mengancam kohesi sosial bahkan berpotensi melahirkan konflik sosial.

Konteks Nasional
Dilihat dari indikator rasio gini, puncak ketimpangan sebenarnya terjadi pada 2012-2015. Berdasarkan data BPS yang diolah Kompas, pada 2007-2011 rasio gini Indonesia
hanya berkisar 0,35-0,38. Pada 2012-2015, angka ini naik menjadi 0,4.

Penurunan baru terjadi pada Maret 2016 menjadi 0,397 dan pada September 2016 turun lagi menjadi 0,394. BPS juga menemukan bahwa rasio gini di kota mencapai 0,409, jauh lebih tinggi di banding rasio gini di desa (0,316).

Bagaimana gambaran ketimpangan pada tingkat provinsi? Pada tahun 2016, selain terjadi penurunan rasio gini secara rata-rata nasional, juga terjadi perubahan dalam komposisi 10 provinsi dengan dengan ketimpangan rendah dan tinggi.

Pada September 2016, Sulawesi Selatan masuk sepuluh provinsi di Indonesia dengan rasio gini tinggi yakni 1. DI Yogyakarta (0,425), 2. Gorontalo (0,410), 3. Jawa Timur (0,402), 4. Jawa Barat (0,402), 5. Papua Barat (0,401), 6. Sulawesi Selatan (0,400), 7. Papua (0,399), 8. DKI Jakarta (0,397), 9. Banten (0,392), 10. Sulawesi Tenggara (0,388).

Fundamentalisme Pasar
Sebagaimana disimpulkan oleh Infid dan Oxfam, dan juga berbagai analis global, reproduksi ketimpangan yang melanda dunia dan Indonesia saat ini penyebab utamanya adalah terlalu kuatnya kuasa pasar.

Telah menjelma apa yang disebut sebagai fundamentalisme pasar. Pilihan atas liberalisasi perekonomian telah memberi kuasa sangat besar kepada mekanisme pasar dalam permainan ekonomi, termasuk dalam mereproduksi ketimpangan dibalik pertumbuhan yang didorongnya.

Halaman
123
Editor: Jumadi Mappanganro
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help