Home »

Video

VIDEO: Pejabat BPK RI Ceramahi Legislator dan Tokoh Masyarakat Sinjai Soal JKN

Dia juga mengajak Pemkab Sinjai bersama DPRD Sinjai untuk menganggarkan secara keseluruhan biaya kesehatannya melalui program JKN.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

TRIBUN-TIMUR.COM, SINJAI - Pejabat Badan Pemeriksa Keuangan RI Haedar A Rahman memberi penjelasan kepada seorang anggota legislator Sinjai Musawir dan sejumlah tokoh masyarakat di daerah itu.

Hal yang dijelaskannya, yakni awal sejarah lahirnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hingga ada namanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan tantangannya saat ini.

Di Sinjai, program ini banyak disoal karena banyak warga yang tak layak menjadi pengguna BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah karena merena mampu secara ekonomi. Sementara banyak warga yang justru membutuhkan tapi tidak mendapat.

" Program ini sebenarnya baik. Hanya saja memang Pemkab Sinjai harus lakukan tindakan untuk membenahi keluhan warga itu. Termasuk memberi orang yang tepat," kata Kepala Biro SDM BPK RI Sinjai, Senin (21/3/2017).

Dia juga mengajak Pemkab Sinjai bersama DPRD Sinjai untuk menganggarkan secara keseluruhan biaya kesehatannya melalui program JKN.

Hanya saja kata Haedar Sinjai harus ditopang APBD yang kuat untuk membiayai itu semua sehingga tidak adalagi keluhan warganya.

Hal itu banyak dilakukan oleh warga lainnya seperti Pemprov DKI Jakarta, Kutai Kartanegara, Badung di Bali. Daerah ini membiayai kesehatan warganya.

Sementara Musawir mengatakan,pihaknya terbuka lebar untuk mengikuti daerah lainnya sepanjang kedepannya jika dianggarkan tak berimplikasi hukum. (*)

Penulis: Samsul Bahri
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help