TribunTimur/
Home »

Video

Menolak Digusur Kodam VII, Warga Bara-barayya Klaim Punya Sertifikat Tanah

Unjuk rasa ini sebagai bentuk penolakan warga atas rencana eksekusi 28 rumah di kelurahan Bara-barayya oleh pihak Kodam VII Wirabuana.

Laporan Wartawan Tribun Timur Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ratusan warga Bara-baraya berunjuk rasa di kantor DPRD Sulsel dan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jl Urip Sumiharjo, Makassar Sulawesi Delatan, Senin (13/3/2017).

Unjuk rasa ini sebagai bentuk penolakan warga atas rencana eksekusi 28 rumah di kelurahan Bara-barayya oleh pihak Kodam VII Wirabuana.

Mereka menolak eksekusi karena menganggap rumah mereka dibangun di luar wilayah asrama TNI Bara-baraya, yang sebelumnya telah dieksekusi.

Baca: Tak Berhenti, Warga Bara-baraya Suarakan Tolak Penggusuran

Andarias selaku Ketua RT 01, Kelurahan Bara-Baraya yang ikut unjuk rasa mengatakan saat ini warga Bara-Baraya terancam dengan rencana penggusuran tersebut.

"Kami sampaikan bahwa kami dalam posisi terancam oleh Kodam. Kemana saja kami akan mencoba mengadukan nasib kami demi mempertahankan apa yang menjadi hak kami," kata dia.

Baca: Puluhan Warga Asrama TNI Bara-baraya Demo di Flyover

Menurutnya, ada perlakuan tidak adil dari Kodam VII, karena mereka tidak memperhatikan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh warga, dan langsung mengeluarkan Surat Peringatan (SP) II terkait rencana penggusuran.

"Ada perlakuan tidak adil yang kami terima. Kami merasa tdak adil, kami punya sertifikat, tapi tetap ingin digusur, ini tanda bahwa ada konspirasi di balik semua ini," kata dia.

Ia melanjutkan, pihak Kodam tak boleh seenaknya melakulan eksekusi tanpa ada keputusan dari pihak pengadilan yang berwenang.

"Saat ini sudah berproses di pengadilan, kami sudah ajukan gugatan, tapi Kodam tak menghiraukan. Mereka tetap mengajukan surat untuk penggusuran, padahal eksekusi itu harus pengadilan yang memutuskan," imbuhnya.

"Untuk itu, kami tegaskan kepada seluruh elemen pemerintahan yang berkongsi dengan elemen korporasi, agar mengentikan perampasan tanah rakyat, dan kami juga menolak segala bentuk intimidasi dari pihak TNI AD, baik secara fisik maupun non-fisik," tutup dia. (*)

Penulis: Fahrizal Syam
Editor: Ina Maharani
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help